Keberatan Pemohon Atas Pemberitaan ( MK )



Dradioqu.com - Sejak awal Majelis Konstitusi yang di ketuai oleh Suhartoyo didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahidin Adam dan Saidi Isra. Sangat di sesalka  atas pemberitaan Amstrong selaku kuasa hukum pemohon. Atas pemberitaan berjudul " Ahli Waris Pengugat KUH Perdata Perbaiki Permohonan" pada tanggal 06 Maret 2018. Merasa keberatan akan isi berita tersebut dirinya mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK).  Tanggal 07 Maret 2018 lalu Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat ( 08 Maret 2018 )

" Saya akan jelaskan pertama, dalam perbaikan permohonan, pemohon tetap mempermasalahkan mengenai adanya Akta Persetujuan dan kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh notaris dan dianggap multitafsir," jelas Amstrong 

" Pemohon yang merupakan anak kandung dari perkawinan Soeprapti dengan Max Sutanto adalah ahli waris sah yang berhak atas sejumlah harta peninggalan orang tuanya, namun demikian telah terjadi penyalahgunaan dan manipulasi “Akta Persetujuan dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama “oleh saudara kandung pemohon untuk memperoleh harta warisan," ucapanya

" Penyalahgunaan tersebut menurut pemohon terjadi sebagai akibat multitafsir penerapan antara “akta Persetujuan dan kuasa, berikut pernyataan kesepakatan bersama dengan KUH Perdata," cetusnya 

" Kedua,  judul Ahli Waris Penggugat KUH Perdata Perbaiki Permohonan. Atas pemberitaan itu kami merasa dirugikan sekali karena tidak sesuai dengan Fakta Persidangan dalam  “sidang perbaikan” pada Selasa tanggal 06 Maret 2018," imbuhnya

" Karena dari isi berita itu sangat merugikan kami dan klien kami yang memungkinkan permohonan judicial review kami akan tidak dikabulkan," tututrnya

" Ketiga ada kesalahan ketik nama notaris yang membuat keempat akta persetujuan dan kuasa, berikut kesepakatan bersama," ucapnya

" Mekanisme berikutnya, setelah Sidang  membahas perbaikan tentu akan digelar sidang pleno dengan 9 Hakim Konstitusi.  Dimana ada 6 Hakim Konstitusi tidak mengikuti sidang dari awal sehingga tidak merasakan suasana persidangan sejak awal," paparnya

Di temuai oleh perwakilan Mahkamah Kostitusi (MK) Kasubbag Humas Ardli Nuryadi dan Dini selaku stafnya menerima di ruangan rapat di lantai 4 Mahkamah Konstitusi pukul 10.40 pagi dan berjanji sebelum pukul 16 akan membuat koreksi pemberitaan.

Namun saat date line tiba pada pukul 15.15 Amstrong dan rekan kecewa, karena substansi pemberitaan  tidak berubah. Masih tetap tidak sesuai fakta di persidangan, sehingga Amstrong dan rekan kembali menemui Ardli Nuryadi dan meminta kepadanya selaku Kasubbag Humas Mahkamah Konstitusi agar segera menghapus  berita tersebut karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. 

Pertemuan kedua kalinya Amtrong bersama rekannya meninggalkan Mahkamah Konstitusi setelah menunggu 15 menit kemudian berita dihapus.

Ketentuan Akta Persetujuan dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6,7,8 dan 9 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

" Tambahnya, semua akta di atas di bidang waris merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted) dan dijamin (guaranted) oleh UUD 1945," tutupnya (RDH)
TAG