KPAI dan PB IDI bersinergi memperjuangkan biaya VER (Visum et Repertum) pada korban kekerasan seksual dicover oleh BPJS




DRADIOQU.COM - Komisioner KPAI bidang kesehatan dan NAPZA menjelaskan bahwa pihaknya memandang perlunya biaya terkait penegakan VER (Visum et Repertum) pada korban korban kasus kekerasan seksual dan penganiayaan khususnya terhadap perempuan dan anak, dapat di cover oleh  BPJS, apalagi mengingat saat ini angka kejadian kekerasan ini semakin meningkat prevalensinya. 

Berdasarkan rujukan KUHAP, biaya Visum itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab negara.

Hikmawatti komisioner bidang kesehatan menegaskan " Dalam pelaksanaannya  selama ini Visum itu dilakukan  untuk kepentingan penyidikan harus timbul atau dialokasikan ke kepolisian, maka polisi pun sering mengeluh ketika tidak ada anggaran yang ditentukan untuk hal ini " tegasnya.

" Pada akhirnya beban visum menjadi tanggung jawab korban,  Ini tragis  !!!  Sudahlah korban mengalami kerugian immateril, psychis yang terlukai, bahkan harus pula korban rugi secara materi, karena itu kami bersikeras dengan hal ini dan harus di atur dalam JKN ", kata Hikmah.

Dirinya menambahkan " Memang dilapangan kami temui, ada beberapa unit PPA akhirnya ada yang patungan/saweran demi melihat kondisi korban yang tidak memungkinkan secara ekonomi ", ungkap hikmah.

Dr. Kusniah Mewakili PB IDI, menyampaikan hal yang senada " karena pada banyak kasus, pihak  rumah sakit ( RS ) juga tidak tega membebankan biaya visum, pada korban yang ditangani " ujarnya.

" Korban serta keluarga ketika mendapat rujukan untuk melakukan visum, akan berfikir bahwa ini sudah di cover negara !!! dan bisa dapat dimaklumi,  tapi kami jadi tidak bisa menagihkan hal ini kepada siapa - siapa, sehingga menjadi beban tersendiri bagi RS " lugas kusniah.

KPAI sendiri melihat, jika konsep Jaminan kesehatan nasional ( JKN ) menjadi upaya penanganan kesehatan secara paripurna atau semesta seperti harapan maka pencanangan regulasi yang dibuat harus sinkron satu sama lain. 

Hikmah menilai " Jaminan kesehatan nasional (JKN ) harus jadi solusi dalam mengatasi masalah terkait kesehatan nasional, apalagi UU sudah mewajibkan tentang itu, artinya negara memang harus hadir mengatasi masalah ini " menurutnya.

" Pada kasus penganiayaan dan kekerasan seksual yang makin marak belakang ini, negara sebagai pengayom rakyat atau masyarakat sudah tak terbantahkan WAJIB MEMBELA KEPENTINGAN WARGA NEGARANYA. Itu sudah dijamin undang-undang " pungkas Hikmah.

Dan hingga berakhir dalam pertemuan kemarin, dengan pihak Kemenkes masih belum dianggap perlu biaya VER ini termasuk pada unsur biaya yang dapat di cover oleh BPJS. 

Juga dari kabar yang dihimpun KPAI dan berbagai pihak akan terus memperjuangkan dan melakukan perundingan dalam kegiatan harmonisasi dengan kemenkumham sebagai langkah upaya, dengan terus berdo'a dan mensuport.SPN
TAG