Tiga lembaga penegak hukum meraih kesepakatan dalam tata cara penanganan kasus-kasus korupsi

DRADIOQU.COM - Tiga lembaga penegak hukum meraih kesepakatan dalam tata cara penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para kontestan pemilihan kepala daerah (Pilkada), dalam pertemuan di Ancol, Selasa (6/3).
Salah satu isi terpenting dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandantangani adalah komitmen untuk menunda penanganan kasus korupsi kontestan Pilkada sampai proses pemilihan selesai.
Nota kesepahaman antara Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung ini bertujuan agar Pilkada tahun ini dan seterusnya berjalan dengan baik, jujur, aman, dan adil.
”Terbebas dari tindak penyimpangan yang cenderung terindikasi korupsi. Ini menjadi tanggungjawab bersama aparat penegak hukum. Melalui penandatanganan ini akan terbangun satu kesamaan, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak untuk bagaimana mencegah sebelum terjadi dan menangani kalau sudah terjadi,” kata Jaksa Agung M. Prasetyo.
Prasetyo mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman empiris selama ini, hampir di semua Pilkada terjadi tindak penyimpangan khususnya korupsi. Inilah yang harus ditanggulangi bersama dan untuk itu mereka meraih kesepakatan dalam mengantisipasi dan menangani kasus-kasus seperti itu.
”Kita harapkan dengan adanya kesepakatan bersama ini nantinya akan menjadi semacam message kepada peserta Pilkada supaya mereka meninggalkan praktik-praktik penyimpangan termasuk politik uang. Karena kalau faktor uang, tentu mereka berusaha keras untuk meraih kemenangan dengan segala cara,” sambungnya.
Uang ini juga bisa didapatkan dari mana saja, dari korupsi, penyuapan, atau pungli, sehingga yang terpilih hanya yang punya banyak uang, sementara orang yang tak punya uang akan terpinggirkan meskipun berkualitas. Inilah yang menjadi dasar pemikiran utama dari dibuatnya kesepakatan bersama antara KPK, kejaksaan, dan Polri, tambah Prasetyo.
Khusus untuk Polri dan Jaksa, Prasetyo melanjutkan, ada kesepakatan bersama yang isinya untuk tidak memroses hukum para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi untuk sementara waktu. Setelah Pilkada selesai baru dilakukan penindakan baik mereka kalah maupun menang.
Kebijakan ini diambil untuk menghindari politisasi penegakan hukum.
”Polri dan Kejaksan berbeda dengan KPK. Kalau KPK menangani kasus, nggak ada orang yang berani datang. Tapi kalau Polri dan kejaksaan pasti ada tuduhan politisasi, kriminalisasi, dan sebagainya. Ini yang kita hindari. Di samping itu yang paling penting adalah bagaimana Pilkada berjalan dengan aman dan tenang sehingga tidak ada kegaduhan yang akan merusak dan mencederai proses demokrasi,” urainya.


TAG