Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) surati Kepala Kepolisian RI


Dradioqu.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) surati Kepala Kepolisian RI, Kepala Kepolisian Metro Jaya dan Kepala Kepolisian Resort Depok terkait akan dilaksanakannya Rakernas KSBSI di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (25-27/4/2018).

Dalam surat tertanggal 23 April 2018 tersebut SBSI yang dipimpim Prof. Muchtar Pakpahan meminta Kepolisian untuk menegakkan hukum, melarang KSBSI dan jajarannya menggunakan nama, logo, mars dan tri dharma SBSI.

"Larangan ini sejatinya sudah tertuang dalam putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 444K/pdt.sus.HKI/2013 dan putusan no 378K/pdt.sus HKI/2015," kata Prof. Muchtar Pakpahan selaku ketua umum SBSI yang sah.

Ketua Konsolidasi SBSI, Amser Hutauruk mengatakan bahwa Muchtar Pakpahan telah membuat akte yang menyatakan bahwa nama dan logo menjadi milik SBSI.

"PN Jkarat Pusat telah mengeluarkan Aanmaning melarang KSBSI danjajarannya menggunakan nama, logo, mars dan tri dharma SBSI. (P-3)," katanya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada bulan Februari 2018 pihak SBSI masih menawarkan berdamai bersatu menggunakan nama SBSI. Namun tidak ada lanjutan dari KSBSI.

"Namun, mulai 25 April sampai 27 April KSBSI melakukan Rakernas dengan menggunakan nama, logo SBSI di Hotel Bumi Wiyata di jalan Margonda Raya, Kemiri, Beji Kota Depok, Jawa Barat. Hal ini kami sangat keberatan. Maka dari itulah kami meminta bantuan pihak kepolisian untuk menegakkan hukum," paparnya.(syaiful)
[20:14, 4/24/2018] Ine: Jakarta, - Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengatakan bahwa isu Tenaga Kerja Asing (TKA) sengaja digulirkan menjelang Pilpres 2019 mendapat kritikan dari pejuang dan pembela buruh Indonesia, Prof. Muchtar Pakpahan, Rabu (25/4/2018).

Hal tersebut dikatakan pria yang akrab disapa MP tersebut dengan mengedepankan sejumlah fakta, kondisi di lapangan dan perlawanan yang sejak lama telah disuarakannya bersama buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

"Kami Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan Serikat Pekerja lainnya seperti KSPI sudah sejak 2015 meneriakkan hentikan mengimport buruh China. Tidak ada hubungan dengan pilpres 2019. Mengapa diteriakkan? pertama, dampak pertumbuhan ekonomi dari investasi Cina membuka lapangan kerja tetapi tidak dinikmati rakyat Indonesia. Kedua, di perusahaan Cina terjadi diskrimasi, gaji dan upah buruh Cina jauh lebih tinggi dari buruh Warga Negara Indonesia, " katanya MP.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa justru presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Perpres 20 tahun 2018 menjelang Pilpres ini. Justru seperti kami ini yang perlu bertanya mengapa dikeluarkan menjelang Pilpres? Patut kami berpendapat, bahwa ada saran yang kuat dari lingkarannya termasuk intelijen yang memberi masukan menguntungkan kepada Joko Widodo jelang pilpres.

"Kalau dulu sejak orde baru, setiap Capres ada kesan pamit dulu ke bos dunia Amerika Serikat minta restu. Apakah sekarang Joko Widodo menggantikan tuannya dari kapitalis Amerika Serikat menjadi kapitalis RRC. Ingat, SBSI adalah organisasi yang secara resmi menyatakan Joko Widodo calon presiden 13 Mei 2013, dan yang pertama menentangnya adalah Jusuf Kalla berkata "Jokowi presiden Indonesia bangkrut" Tetapi awal April 2014 Jusuf Kalla juga yang mengatakan"Jokowi Presiden Indonesia bangkit," paparnya.

Terakhir diungkapkannya bahwa TERIAKAN SBSI mewakili suara buruh Indonesia minimal anggota SBSI.(syaiful)
TAG