Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengeluarkan surat edaran melarang para aparatur sipil negara (ASN) jajarannya untuk menggunakan mobil dinas saat mudik

DRADIOQU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengeluarkan surat edaran melarang para aparatur sipil negara (ASN) jajarannya untuk menggunakan mobil dinas saat mudik ke kampung halaman.
Wali Kota Serang Haerul Jaman juga memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengumpulkan mobil dinas di kantor masing-masing.
Melalui surat edaran Nomor 028/575/BPKAD/2018, Haerul menginstruksikan kepala OPD dan pemegang kendaraan dinas roda empat di lingkungan Pemkot Serang agar tidak memakai mobil tersebut untuk keperluan pribadi dalam rangka Idul Fitri 1439 Hijriah.
Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Adang Darmawan mengatakan, kendaraan dinas merupakan kendaraan operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
“Mobil dinas disimpan di kantor masing-masing pemegang kendaraan sejak tanggal 8 Juni dan dapat diambil kembali ketika masa cuti bersama berakhir,” ujar Adang, Jumat (8/6).
Dia menambahkan kepala OPD diminta agar melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian terhadap kendaraan dinas tersebut dan melaporkannya kepada wali kota. Selain surat edaran tersebut, pejabat tidak boleh mudik menggunakan mobil dinas berdasarkan surat edaran KPK Nomor B/3794/GTF.02/01-13/06/2016 perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya.
Selain itu, ada juga surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/21/M.KT/02/2018.

“Larangan menggunakan mobil dinas saat hari raya merupakan asas kepatuhan terhadap perundang-undangan,” ujarnya.
Terkait pengamanan kendaran dinas yang disimpan di kantor OPD, Adang mengatakan itu merupakan tanggung jawab para kepala OPD untuk keamanan atas barang milik daerah tersebut.
“Perlu ada orang yang menjaganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa berdampak pada kerugian daerah. Bagi pejabat yang tidak mengindahkan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN,” tegasnya.

TAG