Terkait beredarnya video Orangutan Kalimantan yang menjadi pembicaraan di media sosial



Dradioqu.com - Terkait beredarnya video Orangutan Kalimantan yang menjadi pembicaraan di media sosial, serta reaksi masyarakat yang melaporkan hal tersebuy ke akun medsos saya, berikut beberapa penjelasan mengenai hal tsb:
1. Saya ucapkan terimakasih atas perhatian masyarakat yang mempertanyakan perihal beredarnya video ini. Kepedulian masyarakat dengan nge-tag ke akun medsos, saya nilai sebagai bentuk kepedulian kita bersama terhadap lingkungan hidup lestari beserta habitat yang ada di dalamnya. Saya apresiasi sebagai bentuk kecintaan kita pada Indonesia.
2. Video tersebut bukanlah video baru melainkan sudah beredar sejak tahun 2013. Dimasa itu dan masa-masa sebelumnya, penggarapan izin di lahan gambut masih berjalan.
Namun sejak saya menjabat sebagai Menteri LHK, dan pasca kebakaran hutan dan lahan yang begitu hebat pada tahun 2015, melalui Instruksi Presiden telah dilakukan moratorium izin di seluruh kawasan gambut. Pemulihan ekosistem gambut sangat mendesak dilakukan, salah satunya karena sangat rentan terbakar.
Alhamdulillah, dengan berbagai regulasi, kerja keras semua pihak, dan penegakan hukum, Indonesia akhirnya pertama kali setelah hampir dua dekade, merasakan bebas bencana Karhutla secara Nasional. Indonesia juga selama 2,5 tahun terakhir, tidak lagi menjadi negara ‘pengekspor’ asap ke negara tetangga.
3. Lanskap Sungai Putri di Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi lokasi dalam video yang beredar, merupakan salah satu konsentrasi wilayah gambut yang menjadi perhatian utama KLHK, karena disini masih menjadi ‘rumah’ bagi habitat Orangutan, satu dari 25 spesies prioritas yang dipantau populasinya oleh pemerintah.
Kami sangat meningkatkan perhatian pada segala bentuk aktifitas di kawasan tersebut. Semua izin-izin yang dikeluarkan sebelum kami menjabat, diawasi secara ketat.


Salah satunya adalah PT MPK yang mengantongi izin kawasan yang mencapai 37 ribu lapangan sepak bola, atau hampir setengah wilayah Singapura.
Tahun 2017 lalu, saat perusahaan kedapatan melakukan aktifitas pembukaan kanal, saya langsung mengintruksikan penghentian seluruh aktifitas tsb. Saya perintahkan untuk menghentikan semua pekerjaan di Sungai Putri karena wilayah tersebut masuk dalam Peta Indikatif Restorasi Gambut. Tidak ada kompromi untuk itu!
Salah satu hal utama yang menjadi pertimbangan adalah habitat orangutan yang ada di konsensi ini.
Kepadatan rata-rata populasi satwa dilindungi orangutan di konsesi PT. MPK antara 2.14 – 3.17 individu/km2. Nilai kepadatan ini berhubungan dengan kepadatan yang sebelumnya ditemukan pada blok hutan Sungai Putri dengan kerapatan rata-rata 2.27 orangutan per km2 dan jumlah individu orangutan diperkirakan antara 900 dan 1250 individu (Utami-Atmoko et.al., 2017).
Ini adalah populasi orangutan terbesar di Kabupaten Ketapang, terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Taman Nasional Gunung Palung dan Betung Kerihun, juga merupakan salah satu populasi orangutan terbesar yang berada di luar kawasan lindung di seluruh Dunia.

4. Khusus untuk melindungi satwa Orangutan, KLHK saat ini telah menetapkan plot-plot pengukuran populasi orangutan di beberapa habitatnya.
KLHK juga terus berusaha menjaga kawasan konservasi termasuk Taman Nasional, rumah bagi jutaan satwa termasuk orang utan yang menjadi kekayaan hayati Indonesia.
Strategi pengelolaan orangutan juga telah dituangkan dalam Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan Indonesia. Didalamnya juga memuat identifikasi lokasi yang memungkinkan menjadi habitat orangutan, baik di dalam kawasan konservasi maupun yang di luar kawasan konservasi. Nantinya untuk di luar kawasan konservasi bisa dijadikan sebagai kawasan esensial.
Langkah ini merupakan hasil kerjasama multipihak antara pemerintah, Forum Orangutan Indonesia (Forina), akademisi, pakar dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Di lapangan, kegiatan penyelamatan orangutan dibarengi dengan pelepasan hingga translokasi atau pemindahan.
KLHK juga telah membuka sekolah bagi orang utan, contohnya bagi yang pernah dipelihara oleh manusia. Unit kerja KLHK akan melatihnya kembali untuk bisa dilepasliarkan. Ini juga berlaku untuk Orangutan yang mengalami cacat fisik maupun cacat perilaku sehingga tidak mampu bertahan hidup di alam.
Sementara di penangkaran, tercatat sebanyak 51 individu orangutan berada di Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) Medan, 289 individu di Orangutan Foundation International (OFI) Pangkalan Bun, 447 individu di Yayasan BOS Nyarumenteng, 180 individu di Yayasan BOS Samboja, 5 individu di Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA) Samboja, 18 individu di Center Orangutan Protection Kaltim, dan 40 individu di Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Ketapang.
Untuk menjaga populasi dan mendukung upaya penyelamatan Orangutan Kalimantan, tahun 2017 telah diresmikan Pusat Penelitian Orangutan/PPO (Orangutan Reseacrh Center) di Samboja, Kalimantan Timur.
PPO tidak hanya sebagai pusat penyelamatan, namun juga sebagai penyedia kajian IPTEK terkait rehabilitasi dan reintroduksi, sehingga dapat diperoleh metode rehabilitasi dan pelepasliaran yang tepat.
KLHK juga baru saja menggelar lokakarya Nasional membahas masa depan orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan (Unreleaseable Orangutans).
Dalam kurun waktu 2012–2017, KLHK telah menyelamatkan lebih dari 250 orangutan kalimantan ke pusat penyelamatan orangutan maupun dipindahkan ke habitat yang lebih aman.
Sampai Desember 2017, jumlah orangutan yang sudah dilepasliarkan maupun translokasi sebanyak 726 individu, sementara yang ada di pusat rehabilitasi sebanyak 1.059 individu.
Berdasarkan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan tahun 2016, menunjukkan populasi orangutan kalimantan hampir 80% tersebar di luar kawasan konservasi. Sebanyak 57.350 individu orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) diperkirakan hidup pada habitat seluas 16.013.600 hektar, yang tersebar di 42 kantong populasi.
Orangutan adalah instrumen penjaga hutan yang telah disediakan alam untuk manusia. Saya mengajak kita semua menjaga alam, memerangi praktik pembalakan liar, perburuan, perdagangan, pembakaran hutan dan lahan. Saat kita menjaga alam, maka alam pasti akan menjaga kita.
5. Tidak hanya di Kalbar, kami juga sangat menjaga habitat dan populasi Orang utan di ujung Sumatera, tepatnya di ekosistem Leuser, Aceh.
Bulan lalu saya telah mengirim surat kepada Gubernur Aceh untuk segera mengawal penghentian praktik-praktik perusakan gambut yang dilakukan oknum-oknum di wilayah kerjanya. Saya juga telah mengerahkan tim untuk segera mengakhiri pelanggaran gambut yang sedang berlangsung di dua konsesi kelapa sawit di Ekosistem Leuser.
Keduanya terletak di bagian zona perlindungan gambut yang terletak di rawa gambut Tripa di pantai barat Aceh. Langkah cepat ini perlu diambil, karena daerah ini merupakan rumah bagi populasi orangutan terpadat di dunia.
6. KLHK sangat konsisten menjaga kawasan ekosistem lindung gambut di Lanskap Sungai Putri ini. Karena berdasarkan distribusi ketebalan gambut di konsesi PT. MPK (SK 216/ Menhut-II/2008) dan menurut PP. 71 tahun 2014 serta PP. 57 tahun 2016, lebih dari 40.000 hektar lahan gambut (sekitar 84 persen) termasuk ke dalam ekosistem gambut dengan zona fungsi lindung memiliki ketebalan gambut lebih dari 3 meter.
Khusus di kawasan Sungai Putri fungsi hidrologi eksositem gambut dalam kawasan itu sangat penting karena menjadi sumber air dari 12 desa di sekitarnya.
7. Kami menyadari bahwa dengan area yang begitu luas, sangat riskan sekali terjadi aksi pembalakan liar ataupun pelanggaran-pelanggaran lingkungan lainnya. Karenanya melalui Ditjen penegakan hukum, kami memulai melakukan penyelidikan pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan gambut. Ini kami lakukan secara konsisten dan menyeluruh.
Dengan kebijakan moratorium di lahan gambut dan penegakan hukum lingkungan, saat ini hutan gambut masih sangat dominan di wilayah ini. Pada tahun 2015, saat Karhutla terjadi begitu dahsyat hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, gambut di kawasan ini masih bagus dan basah. Kondisi gambut dalam di kawasan itu terbukti dapat bertahan dari kebakaran hutan besar dengan lebih dari 200 titik kebakaran di sekelilingnya.
8. Kami tidak menafikan masih terjadi praktik pembalakan liar seperti yang ditemukan Greenpeace berdasarkan investigasi pada Maret 2018. Namun itu terjadi di bagian yang sangat kecil dari konsesi PT MPK yang begitu luas.
Jauh sebelum adanya laporan tersebut kami sudah secara terus menerus melakukan perlindungan kawasan gambut. Perlu diketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan lahan gambut terluas di dunia, dengan luas lebih dari 15 juta ha.
Dengan adanya kebijakan moratorium dan pengawasan, serta komitmen dari semua pihak terkait, hasilnya menunjukkan bahwa tutupan lahan di areal konsesi kini masih relatif utuh tertutup hutan gambut. Ini dapat diverifikasi oleh pihak manapun termasuk masyarakat, bisa dengan menggunakan observasi lapangan maupun dengan data satelit.
Namun sayangnya, fakta lapangan ini termasuk upaya-upaya pemerintah melindungi tutupan gambut yang begitu luas, tidak termasuk dalam laporan Greenpeace ke publik.
Kami melakukan tindakan hukum bukan berdasarkan tekanan-tekanan pihak manapun, melainkan sudah menjadi tuntutan dari UU untuk melindungi setiap jengkal kekayaan alam Indonesia. Untuk memberi informasi terkini pada publik, saya telah mengutus Dua Dirjen (KSDAE dan Penegakan Hukum), untuk turun ke lapangan dan memberi laporan terkini situasi terbaru pada kesempatan pertama.
9. Praktik pembalakan liar salah satu musuh utama kelestarian lingkungan Indonesia. Berpuluh tahun lamanya hutan kita mengalami kerusakan akibat praktik ini.
Namun di masa pemerintahan Presiden Jokowi, kini Indonesia menjadi negara terdepan dalam agenda perubahan iklim dunia. Selain telah dikeluarkannya berbagai kebijakan mengenai tata kelola hutan berkelanjutan dan perdagangan hasil hutan, penegakan hukum lingkungan sekarang benar-benar ditegakkan.
KLHK sendiri telah berkomitmen melaksanakan penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan multi instrumen. Mulai dari sanksi administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana. Hal ini dilakukan secara simultan untuk memberikan dampak perbaikan dan efek jera terhadap pada pelanggar.
Dalam data Ditjen penegakan hukum KLHK selama periode 2015-2018, terdapat 1.995 pengaduan terkait LHK yang ditangani, dan sebanyak 2.089 izin diawasi.
KLHK juga telah menjatuhkan 450 sanksi administratif. Selain itu ada 220 gugatan perdata yang diajukan dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp 16,9 triliun (16 gugatan melalui pengadilan) dan Rp 42,55 miliar (110 kesepakatan di luar pengadilan). Ini menjadi angka terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Sebanyak 433 kasus pidana dinyatakan P-21 atau siap untuk disidangkan. KLHK juga telah melakukan 610 operasi pengamanan hutan. Di antaranya 196 operasi illegal logging, 221 operasi perambahan hutan, dan 187 operasi kejahatan tumbuhan satwa liar.
Kami juga semakin memperkuat jejaring penegakan hukum, baik melibatkan TNI/Polri, termasuk dengan Komisi Yudisial. Agar para hakim juga berpihak pada lingkungan lestari.
Saya sangat berharap, dengan berbagai upaya ini dibantu dengan dukungan masyarakat, pembalakan liar dapat kita perangi bersama. Tidak hanya menyasar oknum per oknum, tapi para beking dibelakangnya. Siapapun dia, baik secara perorangan maupun korporasi.
10. Saat ini Indonesia merupakan negara pertama dan baru satu-satunya yang memperoleh lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa.
Ini bentuk pengakuan internasional terhadap legalitas kayu Indonesia yang telah menerapkan sistem verivikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK adalah sistem perdagangan kayu dengan memperhatikan prinsip legalitas, traceability, dan sustainability yang melibatkan multistakeholder dalam penyusunannya.
Indonesia juga bertekad menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dengan menyesuaikan SVLK yang berhasil di bawah skema FLEGT.
ISPO bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan mengurangi emisi gas rumah kaca serta menarik perhatian terhadap isu-isu lingkungan.
Kami menargetkan bahwa pada akhir tahun ini Keputusan Presiden terkait hal tersebut akan keluar.
11. Dengan serangkaian tindakan, seperti moratorium izin baru di lahan gambut dan hutan primer, penegakan hukum, tata pemerintahan yang baik, Perhutanan Sosial, FLEGT, tinjauan lingkungan setrategis dan lainnya, angka deforestasi di Indonesia saat ini telah menurun secara signifikan, dari 1,09 juta hektar menjadi 0,61 juta hektar.
Tahun 2020 diproyeksikan akan menurun menjadi 0,45 juta ha, dan 0,35 juta ha pada tahun 2030. Tahun 2017, deforestasi bahkan sudah turun menjadi 497 ribu ha. Artinya sudah lebih dekat ke proyeksi tahun 2020.
12. Untuk pelayanan aduan masyarakat terkait perburuan liar, perdagangan dan penyelamatan satwa, illegal logging, Karhutla, dan berbagai permasalahan lainnya, Ditjen KSDAE KLHK dengan 22 balai KSDA dan 52 balai Taman Nasional di seluruh Indonesia, telah memiliki Call Center agar masyarakat bisa melapor. Dari Call Center 24 jam ini kami telah menerima banyak laporan dan temuan terkait satwa liar, serta telah melakukan banyak penyelamatan satwa dengan melibatkan masyarakat.
13. Saya mengucapkan terimakasih atas keterlibatan aktif para aktivis dan komunitas masyarakat lainnya, dalam upaya-upaya penegakan hukum, serta penyelamatan dan perlindungan satwa. Tidak hanya Orangutan, tapi juga Badak, Harimau, Owa, Elang, dsb.

Demikian penjelasan dan informasi dari saya terkait isu dimaksud. Semoga dapat memberi gambaran bahwa pemerintah sedang bekerja keras membenahi dari praktik-praktik kejahatan lingkungan, dan butuh dukungan serta keterlibatan semua pihak.
Semua laporan-laporan yang masuk kami apresiasi, dan saya pastikan akan ditindaklanjuti, namun hendaknya dengan mencantumkan akses data yang benar-benar valid.
Saya selalu mengatakan, bahwa kita saat ini sedang meminjam sumberdaya alam dari generasi masa depan. Berlakulah adil pada alam. Planet ini harus kita jaga, karena tidak ada planet B untuk kita tinggali lagi.
Maka kondisi dan akses sumberdaya alam saat ini, harus dapat dirasakan setidaknya sama oleh generasi mendatang, atau bahkan dengan kondisi dan akses yang lebih baik.
Untuk mewujudkan itu semua, saya tidak bisa sendiri, KLHK tidak bisa berjalan sendiri. Butuh keterlibatan aktif semua pihak, terutama masyarakat untuk dapat menjaga kekayaan alam Indonesia.
Sumber : DITERBITKAN OLEH MEDIA CENTER
Salam Lestari
Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar
TAG