FRONT SPARTA JAKARTA - SENTRAL PERJUANGAN RAKYAT LEMBATA



DRADIOQU.COM - Berdasarkan rilis yang diteima redaksi diva media pagi ini dimana FRONT SPARTA JAKARTA -  SENTRAL PERJUANGAN RAKYAT LEMBATA direncanakan akan melakukan Seruan aksi dari Front Sentral Perjuangan Rakyat Lembata (SPARTA) Jakarta,pada hari Selasa, 03 Juli 2018 bertempat di KPK mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan Pengelolaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Lembata, adapun berbagai persoalan utamayang menjadi perhatian bersama.

Reklamasi pantai Balauring Proyek ini dikerjakan dengan dana APBD tetapi tidak dianggarkan dalam APBD. DPRD tidak pernah membahas dalam rapat penetapan APBD TA 2018, Olehnya Reklamasi pantai Balauring bukan aset deerah. Tetapi aset pemrakarsa. Aset pemrakarsa tetapi dibangun dengan dana daerah. Disebut menggunakan dana daerah karena reklamasi dilelang Dinas PU.

Pagu anggaran Rp 1,6 milyar yang akan dibayar kepada pihak ketiga atau kontraktor. (File APBD 2018 dn Perbub No 41).

APBD dibahas DPRD berdasar RAPBD (rancangan) yang diajukan Pemerintah kepada DPRD.

RAPBD diajukan pemerintah berdasar KU-PPAS yang diajukan pemerintah ke DPRD, setelah disepakati ada MoU antara Pemerintah dan DPRD. KU-PPAS dibuat berdasar RPJMD.

RPJMD disusun hasil kolaborasi dengan visi misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Tetapi reklamasi pantai balauring tidak dimasukan dalam RAPBD? Saat pengajuan RAPBD untuk RKA Dinas PU, tidak ditemukan pembangunan reklamasi pantai Balauring dengan pagu anggaran Rp 1,6 milyar.

Olehnya tidak ada dalam APBD TA 2018 dan tidak ada dalam Perbub No 41 thn 2018 tentang perubahan atas Perbub No 52 tahun 2017 atas Penjabaran APBD TA 2018.

tdk ada dlm APBD dan Perbub Penjabaran APBD tp di lelang Dinas PU. Oleh karena itu, proyek reklamasi yang dicanangkan tidak layak untuk dilakukan.

Penting untuk melihat Penting untuk melihat Peraturan Bupati Lembata No 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Lembata Nomor 52 tahun 2017 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Pada Perbub No 41 tahun 2018 terjadi pergeseran program/kegiatan, pergeseran obyek belanja dan pengurangan dan penambahan anggaran. Terjadi pergeseran yg signifikan, pergeseran hampir diseluruh SKPD.

Oleh karena itu , beberapa pendapatan dan berapa belanja utuk kebutuhan rakyat selama satu tahun anggaran telah dibahas DPRD dan ditetapkan Kepala Daerah melalui Perbub.

Artinya belanja yg dibahas sudah disesuaikan dengan besaran pendapatan yang diterima daerah. Seluruh sumber pendapatan sudah masuk dalam APBD.

Lalu pergeseran, pengurangan dan penambahan tersebut dilakukan tanpa melalui Perubahan Perda APBD sesuai ketentuan pasal 160 ayat (5) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena Permendgri ini juga dijadikan rujukan atau dasar dalam APBD. Demikian juga Permendagri No 33 thn 2017 tentang pedoman penyusunan APBD 2018.

Jika terjadi pergeseran, pengurangan atau penambahan anggaran mekanismenya diajukan oleh SKPD terkait kepada PPKD untuk disetujui,lalu meminta persetujuan Sekda untuk ditampung pada Ranperda APBD Perubahan. Setelah ada perubahan Perda APBD baru disusul perubahan Perbub Penjabaran APBD, setelah itu baru muncul DPPA pada tiap-tiap SKPD.

Dalam Peraturan Bupati Lembata Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Lembata Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, terjadi pengurangan anggaran hampir
diseluruh SKPD dan bertumpuk / penambahan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perhubungan kabupaten Lembata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Lembata.

Dinas Pekerjaan Umum terjadi penambahan atau mengalami kenaikan 58,02%, semula
anggaran sebesar Rp 52.403.925.028 naik menjadi Rp 82.806.885.990 (58,02%).
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terjadi penambahan atau mengalami kenaikan 274,47%,
semula anggaran sebesar Rp 5.322.444.766 naik menjadi Rp 19.931.078.623 (274,47%).

Perlu ditanya, ada penambahan dana dalam Perbub No 41 thn 2018, sumber dana diperoleh
darimana? Apa dari PAD atau dari Silpa? Karena ada penarikan Silpa sebesar Rp 16 milyar
(lihat Perbub No 41), diluar PAD. Ini yg dsebut selisih antara APBD dan Perbub.
ini masalah. Padahal PAD terlebih dahulu msk perhitungan akhir tahun utk digunakan pd
2019. PAD yang tercantum itu baru asumsi, jika belum terealisasi ya tidak bisa dgunakan. Ini yang
disebut serampangan.

Selisi Dana

Ada selisih dana antara dalam APBD dan Perbub No 41. Menurut Perda No 10 Tahun 2017
ttg APBD Kab Lembata Tahun 2018. Pada kolom "Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
semula Rp 125.804.496.774, sedangkan Pada Perbup 41 Tahun 2018 sebesar Rp
148.170.063.774, ada penambahan dana sebesar Rp 22.375.567.000".

Setelah diteliti penambahan dana tersebut bersumber dari APBN yaitu Pendapatan Hibah
sebesar Rp 21.473.800.000,- dan dana bagi hasil pajak propinsi dan pemerintah daerah
lainnya sebesar Rp 891.767.000 (lihat Perbup No. 41 tahun 2018 Hlm 408). Tetapi tidak termasuk dalam angka Rp 10 milyar lebih yang bersumber dari Dana Desa
sebagaimana surat Bupati Lembata ke DPRD Kabupaten Lembata. (Siluman).

Jika surat Bupati menyatakan bahwa tambahan dana itu berasal dari APBN untuk dana
Desa sebesar Rp 10 Milyar lebih yang menyebabkan tambahan Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah, maka perlu dilihat kembali pada Belanja khusus pada Dana Desa yang
tertuang dalam Perbup 41 Tahun 2018 tertulis Belanja Bantuan Keuangan semula Rp
161.623.145.604 menjadi 163.962.004.212 artinya bantuan keuangan kepada desa hanya
bertambah sebesar Rp 2.338.858.608;
Oleh karena bertambah sebesar Rp 2.338.858.608, maka jawaban Bupati Lembata dengan
surat menjawab permintaan DPRD adalah tidak benar.

Dengan demikian penambahan dana sebesar Rp 2.338.858.608 harus dijelaskan bersumber
dari bantuan keuangan pemerintah propinsi atau dari pemerintah pusat (APBN)?
Menurut Perda No 10 Tahun 2017 ttg APBD Kab Lembata TA 2018, Pendapatan Asli
Daerah semula Rp 36.699.059.121, sedangkan pada Perbup Nomor 41 Tahun 2018
sebesar Rp 48.386.726.394, yang mana terdapat penambahan pendapatan asli daerah
sebesar Rp 11.687.667.273, ada peningkatan pendapatan sebesar 31,85%.

Darimana sumber penambahan pendapatan daerah ini diperoleh? Sedangkan Kabupaten Lembata tidak memiliki potensi yang bisa mendongkrak penghasilan sebesar itu kecuali berasal dari retribusi pajak.

Bisa dipastikan pada tahun 2018 ada kenaikan Pajak Daerah yang tentunya akan membebani rakyat sehingga sesungguhnya membutuhkan pembahasan dari DPRD
sehingga tidak serta merta menaikkan pajak yang pada kemudian akan sangat membebani masyarakat.

Kemudian pada Pos Belanja Tak Terduga (BTT) menurut Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Lembata Tahun 2018, Belanja Tak Terduga (BTT) semula Rp 2.000.000.000, sedangkan pada Perbup 41 Tahun 2018 sebesar Rp 11.678.667.273, terdapat penambahan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 9.928.360.000 ada peningkatan yang sangat drastis Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 496,42%.

Mengapa ada penambahan anggaran justru meningkatkan pos pengeluaran pada kegiatan Belanja Tak Terduga (BTT)?, sedangkan dana sebesar itu jelas menjadi dana yang diparkir
dan akan digunakan apabila ada suatu kejadian bencana luar biasa.

Pemerintah tidak menjelaskan rincian Belanja Tak Terduga (BTT) dari perubahan melalui
Perbub Nomor 41 tahun 2018 tersebut kepada DPRD. Sehingga jika pada akhir tahun
anggaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tidak Tercapai maka belanja tak terduga juga sudah dapat dipastikan tidak tercapai tapi kegiatan operasional telah menghabiskan
anggaran.

Menjadi perhatian penuh dan kesadaran akan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berkeadilan ,makmur dan sejahtera sehingga SPARTA Jakarta hadir untuk memberikan dukungan, dorongan dan mendesak pihak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil
dan memeriksa serta mengadili Bupati Lembata yang diduga telah melakukan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Fee untuk setiap proyek yang dijalankan di daerah Kabupaten Lembata. Semua proses permasalahan Anggaran di daerah perlu menjadi perhatian penting
dari pihak KPK dalam meningkatkan transparansi APBD dll.

Adapun Tuntutan dari SPARTA Jakarta:
1. Usut tuntas dugaan korupsi Bupati Lembata Eliatser Yentji Sunur oleh KPK
2. Tuntaskan Manipulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten
Lembata
3. Menindaklanjuti laporan terkait permasalahan Fee Proyek di Kabupaten Lembata oleh KPK
4. Mendesak KPK untuk segera menangkap dan mengadili Bupati Lembata Eliatser Yentji Sunur

TAG