KPK mengungkap komunikasi-komunikasi yang terjalin terkait kasus dugaan suap penggunaan dana otonomi

DRADIOQU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap komunikasi-komunikasi yang terjalin terkait kasus dugaan suap penggunaan dana otonomi khusus Aceh (Otsus) yang menjerat Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf. Dalam salah satu komunikasi itu terungkapnya adanya perintah agar berhati-hati dan segera membeli nomor handphone baru.
"Sempat muncul juga dalam komunikasi kalimat 'kalian hati-hati, beli HP nomor lain'," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (9/7).
Komunikasi ini memperkuat adanya kongkalikong para pihak terkait untuk menjadikan dana Otsus Aceh sebagai bancakan. Hal ini lantaran perintah untuk berhati-hati dan mengganti HP serta nomor telepon itu dimaksudkan agar pembicaraan untuk menyelewengkan dana Otsus Aceh tidak terendus KPK maupun aparat penegak hukum lain.
"Kami duga hal tersebut muncul karena ada kepentingan yang sedang dibicarakan sehingga khawatir diketahui oleh penegak hukum," ungkap Febri.
Selain perintah mengganti HP dan nomor telepon, KPK juga menemukan komunikasi mengenai 'kewajiban' yang harus diselesaikan jika ingin dana otonomi khusus Aceh turun ke sejumlah kabupaten/kota. KPK menduga setiap anggaran untuk proyek yang dibiayai dari dana Otsus Aceh dipotong 10 persen. Sebanyak 8 persen untuk pejabat di tingkat provinsi dan 2 persen lainnya untuk pejabat di tingkat kabupaten/kota.
"Diduga kata kewajiban tersebut mengacu pada komitmen fee yang dibicarakan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini," ujarnya
KPK menduga uang Rp 500 juta yang diterima Irwandi diduga bagian dari komitmen fee sebesar Rp1,5 miliar yang harus direalisaikan Bupati Bener Meriah Ahmadi yang juga telah menyandang status tersangka. Pemberian Ahmadi kepada Irwandi itu disinyalir bagian dari kewajiban agar Kabupaten Bener Meriah mendapat kucuran dana Otsus Aceh tahun 2018.
"KPK masih terus mendalami informasi-informasi yang didapatkan terkait dengan perkara dugaan suap yang ditangani saat ini," katanya.
Febri memastikan, tim penyidik KPK akan terus mengusut dan mengembangkan kasus ini, termasuk mendalami aliran dana kepada sejumlah pihak. Pengusutan ini dilakukan salah satunya dengan memeriksa empat orang yang telah dicegah bepergian ke luar negeri.
Keempat orang yang dicegah bepergian ke luar negeri itu, yakni Fenny Steffy Burase, tenaga ahli Aceh Marathon yang disebut teman dekat Irwandi Yusuf; Rizal Aswandi selaku Kadis PUPR Pemprov Aceh, Nizarli, Kepala ULP Pemprov Aceh; serta Teuku Fadhilatul Amri.
"Aliran dana juga menjadi perhatian KPK, termasuk salah satu informasi aliran dana pada pihak tertentu yang akan kami klarifikasi pada saksi yang dicegah ke luar negeri. Pemeriksaan akan dilakukan sesuai jadwal penyidikan nanti," kata Febri.
Febri menegaskan pengusutan kasus ini semata proses penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki KPK. KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti untuk menjerat Irwandi dan tiga orang lainnya sebagai tersangka.
"Semua proses hukum dalam menangani kasus korupsi ini selain dilakukan karena UU mengatur demikian, hal ini juga merupakan tugas kita bersama untuk menjaga agak hak-hak masyarakat, khususnya di Aceh agar tidak dirugikan akibat perilaku korupsi pejabat-pejabat tertentu," tegasnya.
Diketahui, KPK telah menetapkan Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, bersama dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri serta Bupati Kabupaten Bener Meriah, Ahmadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) Aceh dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018. Irwandi diduga menerima suap dari Ahmadi sebesar Rp 500 juta terkait pembahasan anggaran dana otsus Aceh tahun 2018. Diduga suap ini bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.( Jaringan Diva Media ) 

TAG