KPU Jatim melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU terbaru terkait pendaftaran bakal calon legislatif

DRADIOQU.COM - KPU Jatim melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU (P-KPU) terbaru terkait pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) di Surabaya, Senin (2/7). Kegiatan bertajuk “Sosialisasi PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten-Kota, yang digelar di salah satu hotel dengan materi tentang hal teknis baru dalam P-KPU Nomor 20 tahu 2018 itu dihadiri perwakilan dari 16 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2018 di Jatim.
”Diharapkan, dengan proses sosialisasi ini akan mempermudah koordinasi antara KPU dan partai politik jelang pendaftaran mendatang,” ujar Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, Senin (2/7) kemarin.
Menurut dia, salah satu di antara ketentuan yang tertuang di P-KPU tertanggal 30 Juni 2018 itu adalah larangan terhadap narapidana (napi) untuk mendaftar sebagai caleg. Mantan atau eks napi yang dimaksud terkait dengan kejahatan korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan narkoba.
“Ini tertuang pada Pasal 7 ayat 1 huruf H yang menyebutkan, bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten-Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi beberapa persyaratan (ayat 1). Di antaranya, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi (huruf H),” ujarnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pemrov Jatim, M Amin di tempat yang sama menekankan, bahwa masalah yang satu itu masih dipertegas pada huruf I yang menyebutkan bahwa caleg juga harus sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. ”Jadi terkait dengan calon DPR yang bermasalah terkait pidana misalnya asusila terhadap pidana anak, pidana korupsi, dan narkoba maka larangannya sudah jelas,” tandas M Amin.
Sedangkan mantan napi yang tersandung kasus di luar ketiga kasus di atas masih diperbolehkan mendaftar asal bukan pelaku kejahatan berulang. Namun, Komisioner Divisi Teknis KPU Jatim, M Arbayanto yang ikut hadir pada acara tersebut menyebut bahwa caleg tersebut harus melengkapi beberapa syarat calon tambahan.
Diantaranya, lampiran yang berupa Surat Keterangan (Suket) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Suket dari Kepolisian, hingga surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Caleg bersangkutan bersedia mengemukakan kepada publik dan mencantumkan dalam daftar riwayat hidup. Untuk syarat yang terakhri harus disertai surat dari pimpinan redaksi media yang menerangkan bahwa calon bersangkutan telah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan napi,” ujar Arbayanto.
Sementara itu, terkait kepastian bebas zat adiktif, bacaleg harus menyertakan lampiran surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim.
Pada bagian lain Arbayanto juga mengingatkan diperlukannya tes kesehatan, harus di rumah sakit yang telah memenuhi syarat menurut KPU. Di antara rumah sakit di Jatim yang direkom KPU Jatim antara lain, RSUD Dr Soetomo, RSUD Dr Saiful Anwar Malang, RSUD Haji Surabaya, RSUD Soedono Madiun, RSUD Jombang, RSUD Ibnu Sina Gresik, dan RSUD Dr Soebandi Jember. Sosialisasi P-KPU terbaru itu dilaksanakan selama tiga hari, mulai 1-3 Juli 2018.
“Selanjutnya, pada 4-17 Juli akan menjadi waktu bagi partai untuk mengajukan berkas persyaratan bacaleg dari masing-masing partai,” ujar Arbayanto.
TAG