MK telah membatalkan sejumlah klausul yang dinilai secara eksklusif menguntungkan para anggota DPR

DRADIOQU.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan sejumlah klausul yang dinilai secara eksklusif menguntungkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR sendiri.
Poin-poin kontroversial yang ditolak MK antara lain DPR berhak melakukan panggilan paksa terhadap individu atau kelompok; upaya paksa itu wajib dilakukan oleh Polri; Polri berhak menahan selama 30 hari orang yang mangkir panggilan DPR; DPR berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lain terhadap siapa saja yang dinilai merendahkan kehormatan DPR; dan pemeriksaan terhadap anggota DPR yang bermasalah hukum bukan hanya harus mendapat izin presiden, tetapi juga harus berdasarkan persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Semua itu termaktub dalam UU nomor 2/2018 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau kerap disebut UU MD3.
Ketua Panja RUU MD3 Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa meskipun pihaknya bisa menerima putusan MK, dia meminta masyarakat agar tidak berharap banyak dari fungsi pengawasan DPR setelah kewenangannya dipreteli.
Menurut Supratman, kontroversi muncul karena ada tafsir berbeda atas apa yang dikehendaki DPR saat menyusun RUU itu bersama Pemerintah.
Pertama, menyangkut pemanggilan paksa, Supratman mengingatkan bahwa parlemen di berbagai negara demokrasi yang maju, diberikan kewenangan itu karena semua parlemen memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satu turunan hak itu adalah wewenang melakukan penyelidikan. Namun, penyelidikan dimaksud di sini bukanlah penyelidikan hukum pidana. Yang diselidiki adalah segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan jalannya pemerintahan.
"DPR punya hak menyelidiki, ingat bukan mengusut tindak pidana loh ya. Saya heran kalau masyarakat mendukung agar hak DPR di sisi itu dilemahkan. Kalau tak ada hak memanggil paksa, lalu untuk apa ada hak DPR melakukan penyelidikan? Bayangkan kita tak bisa memaksa, lalu untuk apa DPR diberi hak sebagai lembaga pengawas," beber Supratman.
Diakui Polikus Gerindra itu, pihaknya bisa memahami seandainya yang dibatalkan hanyalah ayat yang mengatur penahanan oleh polisi bagi yang menolak hadir ketika dipanggil DPR. Ternyata semuanya dihapus, sehingga dia mengatakan ada keanehan.
"Lantas kalau presiden atau menteri yang melakukan tindakan kejahatan jabatan, bagaimana DPR mengambil keputusan tanpa menyelidiki? Kalau memanggil orang dan tak ada alat paksanya, siapa yang mau hadir?" tukasnya.
Bagi dia, ketika wakil rakyat dipilih dan duduk di DPR, maka salah satu tugasnya adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, dengan adanya masyarakat yang melakukan uji materi ke MK dan dikabulkan, maka sama dengan rakyat sendiri yang tak memberi kewenangan bagi DPR untuk melaksanakan pengawasan.
"Jadi lembaga DPR untuk apa dibentuk? Mending dibubarkan sebagai lembaga pengawas," katanya.
"Jadi kalau kita tak melakukan apa-apa dalam pengawasan, ya jangan protes. Karena kalau kita panggil siapa saja tak hadir, lantas apa lagi yang dilakukan DPR untuk mengawasi? Jadi sama saja mendorong DPR datang, duduk, diam, terima gaji, sudah itu saja," bebernya.
Hal kedua, menyangkut upaya langkah hukum terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Kata Supratman, banyak pendapat yang kontra, sebenarnya disebabkan tafsir berbeda. DPR dituduh hendak mengkriminalisasi. Padahal, pasal itu sama sekali tak mengatur pemidanaan dengan ancaman hukuman, sehingga tak tepat bila dianggap sebagai upaya kriminalisasi dari DPR.
"Jadi kalau dianggap mau membuat DPR sebagai lembaga super, sangat emosional menanggapinya kalau seperti itu," ulas Supratman.
Ketiga, menyangkut tugas MKD memberi pertimbangan kepada presiden sebelum diberikan izin untuk pemeriksaan anggota dewan. Supratman menjelaskan bahwa pasal itu dibuat karena idealisme membangun DPR sebagai lembaga pengawasan pemerintah yang murni. Penyusun saat itu ingin agar siapa pun anggota dewan yang bersuara keras demi kepentingan rakyat tidak dikriminalisasi dengan segala macam kasus.
"Tujuannya agar kita bisa memberi objektivitas kepada penegak hukum dalam penanganan kasus," kata Supratman.
Di kalangan parlemen sendiri, kata dia, semuanya berpikiran objektif. Dalam arti bila berkinerja bagus, pemerintah akan diapresiasi. Namun, bila memang melenceng maka harus dikritik.
"Kalau yang melenceng, masa kita biarkan? Maka harus bersuara kencang, yang penting objektif. Tapi kalau tak ada yang melindungi, seperti hak imunitas, mana ada yang akan bersuara keras," kata Supratman.
Walau demikian, Supratman mengaku pihaknya harus menerima bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat.
"Kita hargai putusan MK, kalau sudah dibatalkan, berarti normanya tak berlaku," imbuh Supratman.
Pengesahan UU MD3 itu dilaksanakan pada Februari lalu, dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Fadli Zon, Wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Sebanyak delapan fraksi menyatakan persetujuannya atas RUU itu. Dua fraksi menolak, yakni Fraksi Nasdem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun penolakan keduanya banyak terkait pasal lain menyangkut penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR. Kedua fraksi itu memang tak mendapat jatah tambahan kursi pimpinan dimaksud.
Fadli Zon sendiri menyatakan dirinya harus menghargai keputusan MK itu. Sebab, lembaga itu memutus perkara dengan rujukan kepada konstitusi.
"Saya kira konstitusi kita itu sudah yang final," kata Fadli.
Fadli mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan MK itu. Namun baginya, tetap diperlukan sebuah sistem yang memastikan berjalannya fungsi pengawasan DPR atas pemerintah.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa semua pihak harus menerima putusan MK sebagai hal final dan mengikat. Walau demikian, dia mengingatkan bahwa ada berbagai fakta nyata yang mendorong disusunnya legislasi itu.
Semisal menyangkut pemanggilan paksa, ada banyak kasus di mana mitra dari pemerintah tak kunjung hadir. Yang demikian seharusnya diberi peringatan.
“Kesulitan DPR kan seperti itu. Misalnya lembaga negara tidak hadir saat diundang. Kayak begitu apa sanksinya? Sebenarnya itu korelasinya. Kan ada juga konsep penghinaan terhadap parlemen. Kaitannya ke situ," ujar Trimedya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo memilih tetap mencari cara lainnya untuk bisa memastikan kehadiran pihak yang dipanggil walau MK sudah membatalkan pasal terkait di UU MD3. Baginya, DPR harus bisa mencari siasat lain dalam hal menunjang tugasnya. Semisal, untuk meminta penjelasan pada pemerintah, yang tak mau hadir akan dilaporkan langsung kepada presiden.
Kata dia, ada beberapa kasus di mana para pejabat negara tak mau hadir saat dipanggil. Semisal dalam pembahasan UU Karantina Kesehatan, di mana direktur jenderal kementerian terkait tak pernah hadir dengan berbagai alasan.
"Karena kami tidak lagi memiliki alat paksa, sehingga kami harus melobi menteri maupun sampai ke presiden. Mungkin itu salah satu alternatif siasatnya," imbuh dia.
Dalam keputusannya, MK tidak mengubah dua ayat dalam pasal 73 yang berbunyi:
"(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR."
"(2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."
Sebelumnya, ada empat ayat lain di pasal itu yang kemudian dibatalkan oleh MK, termasuk hak bagi DPR melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian. Tata caranya diatur di ayat 4 huruf a hingga c, ayat kelima mengatur hak Kepolisian melaksanakan sandera, dan ayat keenam mengamanatkan hal itu diatur lagi di peraturan Kepolisian.
Pasal 73 ayat 3 hingga 6 itu menjadi satu dari tiga pasal di UU MD3 yang dibatalkan MK pada sidangnya di Jakarta, Kamis (28/6).
Pasal lainnya adalah 122 huruf k. Isinya mengenai tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sebuah badan etik di internal DPR.
"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR," demikian bunyi pasal itu.
Selanjutnya, pasal 245 ayat 1. Isinya, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan."
MK menghapus kalimat "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".
Tentu saja, sejak masih dalam pembahasan, pasal-pasal ini sudah dikritik oleh sejumlah lembaga pemerhati kedewanan hingga lembaga swadaya masyarakat. Kritiknya banyak bertumpu pada premis bahwa parlemen sedang membangun imunitasnya sendiri dari berbagai kebobrokan yang ada. Dan kritik itu berlanjut dengan pengajuan uji materi ke MK ketika pasal-pasal dimaksud disahkah DPR.
DPR Jangan Bentengi Diri
Menurut Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, keputusan MK tersebut rasanya sudah membawa angin segar dalam pelaksanaan demokrasi.

"Sebab DPR tak bisa lagi sewenang-wenang menentukan kewenangannya dengan berlindung di balik jaket kekuasaan di bidang legislasi," kata Lucius Karus.
Baginya, dengan putusan MK, maka hubungan DPR sebagai wakil rakyat juga kembali pada proporsi yang berimbang. Yakni dengan mempertahankan ruang keterbukaan bagi rakyat untuk memberikan masukan, kritik, dan pendapat tanpa ragu atau takut diproses secara hukum jika tidak disukai oleh DPR. Sebagai pelaksana mandat yang diterima melalui Pemilu, DPR sesungguhnya sangat bergantung pada rakyat yang memberikan mandat.
"Oleh karena itu, tak selayaknya interaksi rakyat dikontrol sedemikian rupa oleh DPR, apalagi mengancam rakyat dengan pemidanaan," kata Lucius.
Baginya, DPR salah jika hendak membentengi diri dari kesalahan mereka sendiri melalui UU MD3. Pasal yang dibatalkan MK itu tampak bagi publik sebagai respons DPR atas citra buruk mereka di hadapan rakyat.
Bila mau benar, lanjutnya, maka DPR yang perlu melakukan koreksi atas dirinya sendiri. Bukan mengoreksi rakyat atau publik melalui penugasan kepada MKD untuk bisa melaporkan pengkritiknya.
Kata Lucius, citra buruk DPR yang dinilai masyarakat tidak muncul dengan sendirinya. Jika DPR sudah membuktikan komitmen mereka untuk menjalankan tugasnya secara berintegritas, menurut dia kritikan ke DPR akan berkurang dengan sendirinya.
"Tak hanya soal perilaku yang harus diperbaiki, tetapi tanggung jawab etik terhadap pekerjaan yang harus dilakukan juga mesti terlihat menjadi lebih baik," kata dia.
DPR seharusnya melihat putusan MK sebagai peringatakan bahwa para legislator tak pantas menghakimi rakyat. Sebaliknya, dia harus berani memukul diri sendiri bila memang bersalah. Mestinya, DPR mendukung penuh upaya memroses anggota DPR yang korup. Bahkan semestinya DPR harus berinisiatif memperbaiki diri agar integritas anggota menjadi semakin baik, tukas Lucius.
Menurut dia, semangat-semangat seperti ini yang harusnya ditegakkan melalui UU MD3, bukannya membangun benteng agar DPR bisa seenaknya melakukan apa yang mereka inginkan. Termasuk menegaskan posisi mereka selaku pejabat yang imun, bisa memidanakan rakyat sendiri, dan memanggil paksa orang lain untuk bertemu.
Dilanjutkannya, UU MD3 merupakan produk legislasi yang disusun DPR dengan mengabaikan aspirasi masyarakat. Kecenderungan DPR sebagai lembaga yang mengabaikan aspirasi masyakat dalam penyusunan legislasi jelas menggambarkan semangat kesewenang-wenangan parlemen.
"Mereka seolah-olah lupa dengan kenyataan bahwa kursi DPR yang mereka duduki bukanlah sepenuhnya menjadi hak milik mereka. Kursi itu diperoleh atas kepercayaan sejumlah orang. Karena kursi atas dasar kepercayaan, maka seharusnya pembuatan legislasi tak pernah boleh mengabaikan suara dari para pemberi kepercayaan terhadap anggota DPR, yakni rakyat sendiri," bebernya.
Soal berulangnya DPR mengabaikan aspirasi rakyat, apakah pantas diberi hukuman dan sanksi? Lucius mengatakan bahwa sanksi itu tak lagi mendesak ketika MK sudah membatalkan pasal di UU MD3 dimaksud. Kalaupun hendak dihukum, maka semestinya hukuman oleh publik dilakukan melalui pemilu.
"Hanya mekanisme pemilu yang paling memungkinkan bagi rakyat untuk menghukum kebiasaan DPR dalam menghasilkan regulasi yang pro kepentingan mereka sendiri," kata Lucius.

TAG