Sekitar 300 orang yang tergabung dalam Forum Pilkada Bersih mendatangi Kantor Panitia Pengawas Pemilu

DRADIOQU.COM - Sekitar 300 orang yang tergabung dalam Forum Pilkada Bersih mendatangi Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Selasa (3/7).
Mereka melaporkan dugaan pembiaran oleh penyelenggara pemilu terkait berbagai kecurangan dalam Pemilihan Bupati Bogor 2018.
"Pelanggaran atau kecurangan pemilu ini masif dilakukan dan melibatkan aparatur negara seperti kepala desa, lurah maupun camat. Kami minta Panwaslu menindaklanjuti kecurangan yang terjadi karena hal tersebut masuk dalam pidana pemilu," kata koordinator aksi Imam Wijaya di Kantor Panwaslu Kabupaten Bogor di Perumahan Bumi Cibinong Endah, Desa, Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (3/7).
Pelanggaran yang dilaporkan di antaranya berkaitan dengan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan praktik politik uang. Imam mengaku menemukan pelanggaran tersebut sejak sebelum pemungutan suara hingga setelahnya. Temuan tersebut juga telah disampaikan ke Panwaslu.
Imam menilai institusi yang tergabung di sana masih sering saling lempar tanggung jawab. Sehingga, ia bersama masyarakat lainnya pun memilih berunjuk rasa kepada pihak-pihak terkait. Dalam aksinya, massa menyampaikan tuntutannya lewat orasi dan berbagai spanduk.
Aksi mereka sempat diwarnai kericuhan dengan petugas keamanan saat akan membakar ban bekas. Massa yang tidak puas karena tidak ditemui perwakilan Panwaslu juga melemparkan telur hingga mengotori dinding dan kaca jendela kantor Panwaslu setempat, sebelum akhirnya membubarkan diri.
Mereka mencurigai institusi terkait mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. "Kalau masih belum ada tindak lanjutnya, kami akan berdemonstrasi lagi dan menurun massa yang lebih banyak lagi," kata Imam.
Kordinator Divisi Hukum dan Penegakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Bogor Irfan Firmansyah menjelaskan, semua laporan kecurangan atau pelanggaran yang masuk ke Panwaslu sudah ditindak lanjuti.
Ia mengatakan, jumlah ASN yang melakukan pelanggaran atau kecurangan ada tujuh orang, yang terdiri emam orang kepala desa (Kades) dan satu orang bidan.
TAG