Utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signiiikan sejak tiga tahun terakhir

DRADIOQU.COM - Inilah Manifesto Politik dari Panitia Konferensi Nasional Gerakan Nasional Satu Periode yang dibacakan para Tokoh-Tokoh Aktivis dari berbagai elemen masyarakat pada Konferensi Pers di Gedung IJW, Jl. Proklamasi No. 91, Jakarta Pusat, Senin (9/7).

Pemerintahan joko Widodo jusuf Kalla Gagal !

Program Nawacita seperti yang tertuang dalam visi dan misinya tidak dapat direalisasikan. Rezim jokowi justru mengulangi kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu pembangunan disandarkan kepada hutang luar negeri.

Data Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signiiikan sejak tiga tahun terakhir. Hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta. Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun.

Pemerintah Jokowi mengobral hutang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, maka pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Akibatnya ketika ada penguatan Dollar Amerika terhadap Rupiah, pemerintah tak dapat berbuat banyak kecuali menyalahkan pihak eksternal.

Besaran utang luar negeri ini harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya hutang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di lndonesia. Pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut.

Kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri adalah Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, Hingga akhirnya harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Kemudian, kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai
perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria.
Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur, Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China.

Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, Negara Angola juga termasuk salah satu yang terjerat hutang dan mengganti nilai mata uangnya menjadi Yuan.

Contoh-contoh diatas, dicontoh bulat-bulat oleh rejim jokowi-jK, maka tak heran jika rejim ini mengobral murah BUMN dan membuka kran yang luas bagi TKA, khususnya TKA dari China.

Visi-Misi Nawacita pemerintahan Joko Widodo yang ingin melakukan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis dan terpercaya hanya jargon. Demokrasi juga berlaku surut dengan dikeluarkannnya PERPPU Ormas dan UU Anti Terorisme.

Kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh yang selama ini kritis terhadap kebijakan rezim jokowi, terus berlanjut. Begitu juga kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengkritisi kebijakan Polri yang tidak profesional dalam menangani kasus terorisme, hingga rencana monitoring sosial media masyarakat khususnya akademisi dan mahasiswa.

Pun dalam perhelatan demokrasi, indikasi kecurangan yang sistematis dan struktur dalam Pilkada sangat massif. Penggelembungan suara dan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), seperti yang terjadi pada Pilgub Jawa Barat sudah tidak bisa di tolerir lagi. Ini jelas, demokrasi yang direbut gerakan 98 terancam !

Belum lagi pengingkaran janji Jokowi-JK terhadap kasus-kasus korupsi besar

Reporter :  Rully
TAG