Gelar konferensi Pers KPAI : " Perpres Jaminan Kesehatan 'KO Ditunda Pengesahanya.?! ".



DRADIOQU.COM  -  Terkait Dengan Usulan sebelumnya yang pernah disampaikan KPAI, kepada Presiden mengingat  Sangat pentingnya JKN ramah anak.

Peran serta kebijakan negara diharap sangat diperlukan dan harus secara serius Mendukung keterpihakan kepada Anak - anak demi keberlangsungan generasi bangsa kedepannya lebih baik.

" Negara harus secara serius dalam menjaminkan kesehatan anak - anak Indonesia, Mengingat karena hal ini begitu Penting Untuk keberlangsungan Anak Sebagai Generasi bangsa kedepan " Tegas Susanto Ketua KPAI Jakarta, Selasa (31/7/18).

Dan tidak hanya itu  negara pun harus mengetahui " Perbandingan fasilitas kesehatan dengan yang harus ditangani tidak berimbang " Ujarnya.

Akibat Belum disegerakannya pengesahan Dan terkesan menunda - nunda, maka terjadi kekosongan hukum Yang menyebabkan BPJS melakukan Akrobatik dengan mengeluarkan berbagai pernyataan dan aturan yang dianggap ganjil. 

" Apakah Hal ini merupakan reaksi? dari pemerintah yang masih berhutang 9 Trilyun kepada Badan layanan dasar kesehatan ini " kata sitty Hikmawatty komisioner KPAI Bidang kesehatan dan Napzah.

Namun disisi yang lain ada kekecewaan, pemerintah seperti tidak memperhatikan kepentingan yang strategis, Alih - alih justru memberikan gaji ke 13 PNS Di waktu lalu. 

Hal ini membuat kekecewaan, tentang komitmen pada layanan dasar kesehatan yang terus diturunkan manfaatnya. 

" Sampai sampai BPJS mengeluarkan pernyataan Seakan Menjadi lembaga keuangan ?!." Ungkapnya.

Dia, Menambahkan " Disisi yang lain Perpres JKN sebagai produk teknis satu satunya pelaksana jaminan kesehatan akan dan harus segera disyahkan " tegas hikmah. 

Sayangnya anak masih disamakan dengan pasien umum. Bahkan, bayi yang baru lahir sudah di hadapkan dengan persyaratan dan pembayaran. 

Padahal kita tahu pasca lahir anak menghadapi masa kritis yang harus dijamin Negara, sebelum jelas statusnya.

" UU Perlindungan Anak pasal 59 menyatakan ada 15 jenis ragam anak Dalam situasi rentan, yang menyatakan :

Anak - anak Itu membutuhkan Perlindungan Khusus Dalam mengakses layanan medis dan non medis.

Seperti Anak anak disabilitas, anak anak autis, thalassemia, hemofilia, anak korban kekerasan seksual, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam penanganan narkoba/HIV, anak - anak berada dalam situasi konflik minoritas/adat, anak anak yang dibuang, anak anak tanpa status, dan anak anak terlantar. 

Situasi Anak - anak Tersebut Butuh Keperpihakan Negara dalam Jaminan Kesehatan Nasional " pungkasnya.


(Dipta/SPN).