Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
secara bijak di tengah mencuatnya wacana pelebaran defisit fiskal akibat
tekanan ekonomi global.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, saat dihubungi
di Jakarta, Sabtu, menilai wacana pelebaran defisit APBN di atas 3 persen
berpotensi menjadi realistis, terutama jika berbagai asumsi makro ekonomi yang
digunakan dalam penyusunan APBN tidak tercapai.
"Ya, secara otomatis akan tembus kalau asumsi makro di
APBN meleset semua," ujar Esther.
Meski demikian, ia mengingatkan pelebaran defisit berpotensi
meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang baru.
Oleh karena itu, pengelolaan APBN perlu dilakukan secara
lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan fiskal di masa mendatang.
"Takutnya ini digunakan untuk menambah utang. Jadi,
lebih diutamakan pengelolaan anggaran APBN yang bijak agar punya dampak ekonomi
yang positif," katanya.
Esther menilai pemerintah sebaiknya lebih selektif dalam
menentukan prioritas belanja negara. Program dengan kebutuhan anggaran besar
dinilai dapat diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah dengan kebutuhan
khusus.
Ia juga menilai anggaran negara akan lebih efektif jika
diarahkan pada kegiatan yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas,
seperti mendorong ekspor dan sektor pariwisata.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta
penguasaan teknologi dinilai penting untuk memperkuat daya saing industri
manufaktur nasional.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Timur
Tengah terhadap keuangan negara, khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh
angka 4,06 persen.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta,
Jumat (13/3/2026), Airlangga memaparkan tiga skenario jika perang antara Iran
versus Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 6 bulan bahkan 10 bulan.
"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga
(minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per
dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2
(persen), defisitnya 4,06 persen," kata Airlangga kepada Presiden Prabowo
saat Sidang Kabinet Paripurna.
Dua skenario lain, lanjut Airlangga, relatif lebih moderat,
tetapi defisit APBN-nya juga diasumsikan melampaui angka 3 persen.
Dengan harga minyak mentah dunia mencapai 90 dolar AS per
barel, jika perang berlarut hingga 5 bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika
perang berlarut hingga 6 bulan.
"Skenarionya, yang pertama ICP-nya di 86 (dolar AS per
barel), kursnya di Rp17.000, Pak, APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan
growth kita pertahankan, Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3
(persen), surat berharga negaranya, angkanya lebih tinggi Pak 6,8 persen, maka
defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga.
Kemudian, untuk skenario kedua, ICP atau harga minyak mentah
dalam negeri diproyeksikan 97 dolar AS per barel, kurs rupiah terhadap dolar
Rp17.300 per dolar AS, tingkat pertumbuhan diproyeksikan 5,2 persen, dan imbal
hasil SBN 7,2 persen, maka defisit APBN mencapai 3,53 persen.
"Defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan,
kecuali kita mau memotong belanja, dan memotong pertumbuhan. Ini beberapa
skenario yang mungkin perlu kita rapatkan secara terbatas," kata Airlangga
kepada Prabowo.