Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Adityo Nugroho menyatakan dinamika ekonomi global di paruh pertama tahun 2026 menempatkan pasar keuangan dalam fase volatilitas tinggi.
“Pasar obligasi global sudah mulai bergejolak,” katanya dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan bahwa terjadi aksi jual masif secara serentak pada surat utang pemerintah (sovereign bonds) di berbagai belahan dunia, mulai dari US Treasury di Amerika Serikat (AS), UK Gilt di Inggris, hingga Surat Berharga Negara (SBN) di Indonesia. Fenomena ini mendorong tingkat imbal hasil (yield) yang meroket ke level yang menekan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Begitu pula dengan obligasi pemerintah Jerman sebagai jangkar ekonomi Eropa yang ikut lonjakan yield secara drastis, yang menandakan adanya efek dari tren inflasi global dan mempengaruhi pasar obligasi.
Para pelaku pasar memilih untuk melepas kepemilikan obligasi mereka demi menuntut yield yang lebih tinggi untuk merespons kebijakan bank-bank sentral dunia yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (higher for longer).
Secara umum, arah pergerakan pasar global kini tersandera tiga faktor utama, yakni eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengancam jalur pasokan energi, tren inflasi yang belum menurun, serta penantian pasar terhadap arah kebijakan moneter global.
Di dalam negeri, tekanan global langsung memicu perdebatan sengit menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI).
Di satu sisi, lonjakan harga energi dunia akibat konflik Timur Tengah dinilai mengancam ketahanan fiskal Indonesia.
Sebagai negara importir bersih minyak bumi (net oil importer), kenaikan harga minyak dunia secara linier mengerek biaya produksi dan transportasi domestik, yang kemudian memicu inflasi (headline inflation). Situasi ini disebut sempat mencatatkan torehan yang mengkhawatirkan ketika angka inflasi menyentuh level 3,76 persen, sedikit berada di atas tingkat suku bunga acuan (BI Rate) yang saat itu berada di level 3,75 persen.
Ketika inflasi lebih tinggi daripada suku bunga nominal, maka secara otomatis menggerus nilai suku bunga riil (real interest rate), membuat aset-aset berbasis rupiah kehilangan daya tarik secara relatif di mata investor internasional.
Pelemahan rupiah ini tak sepenuhnya didorong faktor struktural, melainkan diperparah oleh tekanan musiman (seasonal).
Pada periode April hingga Mei, pasar domestik secara historis dihadapkan pada tingginya permintaan valuta asing (khususnya dolar AS) akibat siklus emiten yang melakukan repatriasi dividen kepada pemegang saham asing di luar negeri, ditambah dengan kebutuhan likuiditas dolar untuk persiapan musim haji.
Menghadapi situasi pelik ini, Bank Indonesia (BI) dinilai harus menimbang dengan cermat antara kebutuhan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pengetatan (atau mempertahankan suku bunga tinggi) dan desakan dari pemerintah yang cenderung mengedepankan kebijakan pro-pertumbuhan (pro-growth).
“Pemerintah cenderung untuk pro-growth, dan BI tampaknya juga inline dengan pro-growth itu. Jadi, ada usaha menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga inflasi, satu sisi juga mendukung pertumbuhan,” ujar Adityo.