Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) dan Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo) meminta pemerintah memperketat pengawasan peredaran rokok elektrik

 

Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo) dan Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo) meminta pemerintah memperketat pengawasan peredaran rokok elektrik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah akses anak dan remaja terhadap produk vape serta mengantisipasi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk peredaran narkotika.

Ketua Arvindo Fachmi Kurnia Firmansyah mengatakan kedua asosiasi meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan terkait rokok elektrik terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Hal ini menyusul meningkatnya ketidakpastian yang dirasakan pelaku usaha dan pekerja di industri tersebut.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Fachmi menyampaikan Arvindo dan Apvindo menghormati kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa haram terhadap vape. Kedua asosiasi juga memahami pertimbangan yang mendasari fatwa tersebut, termasuk aspek kesehatan, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang.

Di sisi lain, industri rokok elektrik juga menghadapi proses pengujian materiil terhadap ketentuan mengenai rokok elektrik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua asosiasi menegaskan tidak mengaitkan seluruh gangguan usaha dengan perkembangan tersebut. Namun, dinamika kebijakan dan proses hukum yang berlangsung dinilai mulai menimbulkan ketidakpastian bagi sebagian pelaku usaha.

Sebagai upaya mencari solusi melalui dialog, Arvindo dan Apvindo berencana mengajukan permohonan audiensi kepada MUI. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi kedua asosiasi untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai fatwa yang diterbitkan sekaligus menyampaikan kondisi industri dari sudut pandang pelaku usaha dan pekerja.

Selain meminta penguatan pengawasan peredaran rokok elektrik, asosiasi juga mendorong pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Pemerintah diharapkan turut memperhatikan keberlangsungan pekerjaan dan pemenuhan hak-hak pekerja di sektor tersebut.

Apabila terdapat perubahan kebijakan yang berdampak luas, kedua asosiasi menilai pemerintah perlu menyiapkan mekanisme penyesuaian dan langkah mitigasi agar dampaknya terhadap pelaku usaha maupun pekerja dapat dikelola.

Arvindo dan Apvindo juga mengajak pelaku usaha, pekerja, serta seluruh anggota asosiasi untuk tetap tenang, menghormati perbedaan pandangan, mematuhi ketentuan hukum, dan menjaga situasi tetap kondusif.

Ketua Apvindo Enggar Dwi Pambudi menegaskan pihaknya tidak meminta pemerintah mengabaikan risiko kesehatan ataupun mengurangi upaya pemberantasan narkotika. Apvindo juga tetap menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di MK.

Menurut Enggar, perlindungan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, kepastian berusaha, dan perlindungan pekerja perlu menjadi perhatian secara bersamaan.

"Kami berharap setiap kebijakan yang diambil tetap melihat dampak sosial ekonomi dan tidak mengorbankan pelaku usaha dan pekerja vape yang telah taat aturan hukum yang berlaku, serta tidak menyamaratakan vape legal dengan jaringan pengedar narkoba," sambung Enggar.