Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan kekosongan jabatan

 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak perlu diisi oleh pejabat lain untuk sementara waktu.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri, termasuk ketika sedang berada di luar negeri. Ia menjelaskan Wakil Presiden pada dasarnya bertugas membantu Presiden menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden juga tidak mengharuskan tugas-tugasnya dialihkan kepada triumvirat atau tiga pejabat tinggi negara, ketika Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri.

Menurut Yusril, Presiden tetap memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, Presiden juga dibantu para menteri yang tetap menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing.

"Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu," jelasnya.

Yusril mengatakan para menteri dapat menjalankan tugas pemerintahan sesuai bidang masing-masing. Sebagian menteri mungkin mendampingi Presiden ke luar negeri, sementara menteri lainnya tetap berada di dalam negeri untuk menjalankan tugasnya.

Ia menilai perkembangan teknologi komunikasi saat ini juga memudahkan koordinasi antara Presiden dan para menteri sehingga tidak menjadi hambatan bagi jalannya pemerintahan.

Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri. Keputusan yang ditandatangani Wakil Presiden atas nama Presiden tetap berstatus sebagai keputusan Presiden.

"Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita," terang Yusril.

Yusril menambahkan Presiden tetap dapat memberikan perintah ataupun instruksi secara langsung dari luar negeri melalui sarana komunikasi yang tersedia.

"Jadi tidak ada masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," pungkasnya.