SK "Siluman" Dusun Sinar Jaya Terbongkar: Kades Paya Lempar Tanggung Jawab ke BPD, Regulasi PP 16/2026 Ancam Legitimasi Jabatan!

DRadioQu.com, PESAWARAN, — Polemik tata kelola pemerintahan di Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, kian memanas dan berada di ambang krisis legitimasi. Dugaan maladministrasi serius terkait identitas dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Dusun (Kadus) Sinar Jaya kini menjadi sorotan tajam publik. Persoalan ini bukan sekadar urusan birokrasi biasa, melainkan menyangkut kepastian hukum yang telak mencoreng transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, Senin (09/11/2026).

Pengakuan Kontroversial Kades Paya: Lempar Beban ke BPD?

Skandal ini kian meruncing menyusul beredarnya rekaman video berdurasi 11 detik dari pertemuan antara Kepala Desa Paya Zainulloh, Kadus Nurkolis, dan warga Dusun Sinar Jaya di kediaman Suharno pada Senin malam, 9 November 2026. Alih-alih memberikan klarifikasi subtansial atas dugaan pencatatan dokumen dan honorarium atas nama anak kandung berinisial R, Zainulloh justru melontarkan pernyataan kontroversial yang mencoba mengalihkan tanggung jawab prosedural.

“Pak BPD ya, karena apa pun juga SK dia orang ini kan ACC Ketua BPD. Jadi itu yang terakhir,” ujar Zainulloh sebagaimana terekam dalam video tersebut.

Pernyataan "lempar batu" ini langsung memicu reaksi keras. Publik dan pemerhati hukum menilai Zainulloh seolah berupaya cuci tangan dengan menjadikan persetujuan internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perisai pelindung atas cacat administrasi yang terjadi.

Tabrak Aturan! PP Nomor 16 Tahun 2026 Tegaskan "ACC" BPD Bukan Pengganti Hukum

Upaya Kades Paya berlindung di balik meja BPD dipastikan mentah di hadapan hukum positif. Berdasarkan regulasi ketat yang berlaku, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa wajib mengacu secara mutlak pada hierarki peraturan perundang-undangan yang sah:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
• Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Berdasarkan Pasal 70 PP Nomor 16 Tahun 2026, mekanisme pengangkatan perangkat desa wajib melalui penjaringan, penyaringan, konsultasi tertulis dengan Camat, hingga terbitnya persetujuan tertulis dari Bupati/Wali Kota sebelum SK diterbitkannya oleh Kepala Desa. Lebih fatal lagi, Pasal 70 ayat (2) dengan tegas memberikan sanksi pencabutan keputusan pengangkatan apabila tata cara dan prosedurnya dilanggar.

Oleh karena itu, klaim "ACC Ketua BPD" yang diandalkan Zainulloh secara hukum sama sekali tidak bernilai sebagai pengganti prosedur resmi, apalagi menghapus kewajiban pengesahan dari pejabat berwenang.

Desakan Audit Total: Warga Tuntut Transparansi Dokumen Asli!

Di tengah karut-marut ini, warga Dusun Sinar Jaya menolak diam. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masyarakat mendesak agar dokumen-dokumen krusial segera diaudit secara terbuka. Pemeriksaan mutlak harus dilakukan terhadap fisik SK pengangkatan, berkas penjaringan, dokumen konsultasi Camat, surat persetujuan Bupati/Wali Kota, hingga rekam jejak aliran pencairan honorarium.

Pemerintah Desa Paya, Camat Padang Cermin, hingga Pemerintah Kabupaten Pesawaran kini didesak turun tangan melakukan investigasi objektif. Jika terbukti ada manipulasi identitas atau ketidaksesuaian antara pemegang jabatan dan pihak yang tercatat secara administratif, maka pencopotan dan sanksi tegas sesuai hukum adalah harga mati. Jabatan publik tidak boleh ditegakkan di atas fondasi akal-akalan administratif yang mengkhianati kepercayaan rakyat!. (Brm)