Sejumlah ekonom mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran, dengan catatan kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian dan perhitungan yang matang.
Ekonom senior Mohammad Fadhil Hasan menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto bukanlah pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan realokasi anggaran dari satu pos ke pos lainnya yang dianggap lebih prioritas dan berdampak positif.
"Yang dilakukan itu adalah pengurangan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah. Anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis dan program prioritas lainnya," ujar Fadhil Hasan saat ditemui di kantor Indef, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Diketahui, sejumlah kementerian mengaku mengalami pemangkasan anggaran pada 2025. Akibatnya, beberapa kegiatan dinas hingga penggunaan listrik untuk operasional kantor turut mengalami efisiensi.
Anggaran yang terkena kebijakan efisiensi ini akan dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fadhil Hasan menilai langkah pemerintah ini sudah tepat. Menurutnya, program MBG memiliki multiplier effect yang lebih besar dibandingkan belanja kementerian yang tidak terlalu esensial.
"Ada pergeseran anggaran untuk kegiatan lain yang memberikan dampak lebih besar, bahkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.
Ia juga menambahkan program MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga berkontribusi dalam perputaran uang yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan negara berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.