DRadioQu.com, PESAWARAN – Komisi IV DPRD Pesawaran mendesak Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan di Puskesmas. Desakan ini muncul menyusul laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum tenaga kesehatan.
Padahal, Pemkab Pesawaran telah menggratiskan seluruh layanan kesehatan, baik bagi pasien BPJS, KTP, maupun pemegang SKTM. Namun di lapangan, masih ditemukan pasien yang dipungut biaya dengan berbagai modus.
"Semua layanan seharusnya gratis, tapi tetap saja dikenakan biaya. Mulai dari biaya pendaftaran hingga pungutan harian, terutama di Puskesmas desa," tegas Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran, M. Rinaldi, dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas LKPJ Bupati Pesawaran Tahun Anggaran 2024, Senin (14/4/2025).
Komisi IV juga menyoroti kesiapan program Integrasi Layanan Primer (ILP) di wilayah tersebut. Dinas Kesehatan diminta segera memperbaiki sistem distribusi obat dan alat kesehatan, serta memastikan ketersediaan sarana pendukung di seluruh fasilitas pelayanan.
“Dinas Kesehatan harus menyusun strategi menyeluruh, mulai dari pendekatan ke Puskesmas, perangkat desa, hingga sosialisasi program ke masyarakat. Selain itu, diperlukan instrumen evaluasi efektivitas ILP serta strategi pendanaan yang matang,” ujar Rinaldi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Kesehatan dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Bupati, Camat hingga Kepala Desa, agar regulasi yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat.
“Perhatikan juga insentif bagi tenaga kesehatan dan TKS di Puskesmas. Honor harus layak, dan pelaksanaan ILP harus menjadi prioritas. Dinas Kesehatan juga harus proaktif menjaring bantuan dari pusat guna memaksimalkan kesiapan alat dan fasilitas kesehatan,” tandasnya. (Brm/Tim)