DRadioQu.com, PESAWARAN – Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat Kecamatan Kedondong dan Way Khilau mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran, Senin (14/07/2025), menuntut pengusutan tuntas proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun sejak tahun 2022 dengan anggaran fantastis sebesar Rp8 miliar. Proyek tersebut dinilai gagal total dan hingga kini belum memberikan manfaat sedikit pun bagi masyarakat.
Warga dari Desa Kedondong, Pasar Baru, Way Kepayang hingga Kubu Batu mengaku kecewa dan merasa dibohongi oleh janji pembangunan yang tak kunjung menampakkan hasil. Alih-alih mendapat pasokan air bersih, yang mereka dapati justru tumpukan kecurigaan soal dugaan korupsi berjamaah dalam proyek yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.
Kewenangan Proyek Dipertanyakan, Kinerja OPD Disorot
Kegeraman warga tak hanya ditujukan pada kualitas proyek, tetapi juga pada kejanggalan administratif. Proyek yang semestinya berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), justru dikerjakan oleh Dinas PUPR. Ketidaksesuaian ini semakin memperkuat dugaan bahwa SPAM bukan sekadar proyek gagal, melainkan sarang praktik busuk oknum birokrat yang mempermainkan anggaran negara.
“Dari 2022 sampai sekarang 2025, bukan waktu yang sebentar untuk sekadar melakukan perbaikan. Masa iya, dengan dana Rp8 miliar, proyek ini bisa gagal begitu saja? Jangan bodohi rakyat! Kami menduga dan mencium ada aroma busuk permainan anggaran antara Dinas PU dan kroni-kroninya,” ujar salah satu perwakilan massa dengan nada tinggi.
Aksi Damai, Ancaman Jilid II
Koordinator aksi, Okvia Niza, menyatakan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk keprihatinan mendalam atas nasib masyarakat yang menjadi korban proyek mangkrak. Ia juga menegaskan bahwa mereka siap kembali turun dengan kekuatan lebih besar jika Kejari Pesawaran mengabaikan tuntutan mereka.
“Hari ini kami datang dengan damai untuk menyuarakan suara rakyat kecil. Tapi kalau aspirasi ini diabaikan, jangan salahkan kami jika harus turun lagi dengan massa yang lebih besar. Kami dukung penuh Kejari, tapi jangan hanya dijadikan tontonan tanpa tindakan,” tegas Niza saat diwawancarai awak media.
Kejari Respon Cepat, Janji Laporan Awal Agustus
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Tandy Mu'alim, langsung menggelar audiensi dengan sejumlah perwakilan massa. Ia berjanji akan menindaklanjuti laporan dan aspirasi warga dengan serius serta menyampaikan hasil penyelidikan paling lambat pada awal Agustus 2025.
“Kami apresiasi partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi anggaran. Aspirasi ini akan segera kami tindak lanjuti secara profesional dan terbuka,” ujar Tandy kepada awak media.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa publik tak lagi mau diam terhadap penyimpangan anggaran, terlebih dalam sektor krusial seperti penyediaan air bersih. Kejaksaan dituntut tidak sekadar memberi janji, melainkan langkah konkret dalam mengungkap siapa saja yang bermain dalam proyek SPAM senilai Rp8 miliar tersebut. Jika tidak, publik layak percaya bahwa hukum memang masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. (Brm/Tim)