FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia memiliki aturan ketat mengenai independensi federasi anggotanya.
Isu ini kembali menjadi perbincangan setelah Erick Thohir resmi dilantik sebagai menteri pemuda dan olahraga (menpora) RI pada 17 September 2025, sementara ia masih menjabat sebagai ketua umum PSSI.
Pada Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai menpora menggantikan Dito Ariotedjo. Dengan posisi barunya, Erick kini mengemban dua jabatan strategis, yakni menpora serta ketua umum PSSI.
Hal ini langsung memicu diskusi hangat, sebagian pihak melihatnya sebagai bentuk kepercayaan pemerintah dan publik terhadap kinerjanya, sementara sebagian lain mengkhawatirkan munculnya konflik kepentingan.Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan siap mundur dari salah satu jabatan bila FIFA secara resmi meminta. Ia juga menyebutkan kesiapannya melepas posisi Ketua PSSI jika sudah ada calon pengganti yang dianggap tepat.
Rekam Jejak Erick Thohir
Sebelum menjabat Menpora, Erick Thohir pernah dipercaya memimpin Kementerian BUMN. Di sana ia meluncurkan program “Bersih-bersih BUMN” yang menargetkan pemberantasan korupsi dan perombakan manajemen.
Tidak hanya itu, ia juga melakukan konsolidasi besar-besaran dengan menggabungkan ratusan perusahaan BUMN menjadi sekitar 41 entitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Sejak terpilih menjadi ketua PSSI pada Februari 2023, Erick Thohir membawa sejumlah pencapaian bagi federasi sepak bola Tanah Air itu.
Di antaranya keberhasilan Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 dan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dari sisi tata kelola, PSSI di bawah kepemimpinannya memperkenalkan teknologi video assistant referee (VAR) di Liga 1 (Super League) serta melakukan pembenahan kualitas wasit.
Statuta FIFA Terkait Independensi Federasi
FIFA secara tegas menekankan bahwa federasi sepak bola nasional harus dikelola secara independen, bebas dari intervensi pemerintah atau pihak ketiga.
Prinsip ini tercantum dalam Pasal 19 Statuta FIFA, yang mengatur otonomi penuh bagi federasi anggota dalam urusan internal, termasuk pemilihan pengurus dan pengambilan keputusan strategis.
Menanggapi rangkap jabatan Erick Thohir, FIFA menyatakan tidak ada pelanggaran statuta. FIFA menegaskan bahwa tidak terdapat aturan eksplisit yang melarang seorang pejabat negara menjadi ketua federasi sepak bola nasional, selama pengelolaan federasi tetap independen.
“Tadi pagi saya mendapat surat dari FIFA yang menyatakan secara statuta, dengan rekam jejak saya di dunia sepak bola, tidak ada benturan kepentingan. Jadi saya clean and clear. Tentu sebagai menpora saya akan menjaga keseimbangan itu,” ujar Erick.
Artinya, Erick Thohir sah secara regulasi FIFA untuk tetap menjabat sebagai menpora sekaligus ketua PSSI.
Dalam pernyataannya, Erick menegaskan tidak akan menjadikan sepak bola sebagai “anak emas” di Kemenpora. Ia berjanji akan fokus pada 13 hingga 14 cabang olahraga unggulan yang menjadi prioritas nasional.
Erick juga menyampaikan apresiasi kepada FIFA dan Presiden Prabowo atas kepercayaan yang diberikan, sembari menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara dua jabatan yang diembannya.
Meski secara hukum tidak ada pelanggaran, statuta FIFA tetap mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan netralitas politik. Erick Thohir dituntut memastikan bahwa keputusan-keputusan PSSI tidak dipengaruhi kepentingan pemerintah.