Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan bahwa swasembada pangan, khususnya komoditas beras, menjadi prioritas utama pembangunan nasional.
Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas, Frans BM Dabukke, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan swasembada pangan, di samping swasembada energi dan ketahanan air, untuk memperkuat kedaulatan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Di Bappenas sebagai perencana sudah disiapkan bahwa swasembada pangan menjadi prioritas utama. Dan kegiatan pokoknya itu adalah swasembada beras,” ujar Frans di Subang, Jawa Barat, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (4/10/2025).Ia menegaskan, pihaknya membangun sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pelaku usaha untuk mewujudkan swasembada beras melalui peningkatan produktivitas sekaligus menciptakan kesejahteraan bagi petani.
“Swasembada pangan yang dicanangkan Presiden diarahkan agar bisa menciptakan kesejahteraan bagi petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera,” jelasnya.
Program swasembada pangan ditujukan tidak hanya untuk menjamin kecukupan pangan masyarakat, tetapi juga menciptakan kesejahteraan petani lewat peningkatan produktivitas dan stabilitas harga gabah di tingkat petani.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga gabah Rp 6.500 per kilogram. Dengan kebijakan tersebut, petani memperoleh kepastian pendapatan, motivasi budidaya meningkat, serta keberlanjutan produksi nasional dapat terjaga.
“Melalui arahan Presiden, Menko Pangan bersama Badan Pangan Nasional serta Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan membeli gabah Rp 6.500 di tingkat petani. Kebijakan ini diyakini mampu menjamin kesejahteraan petani,” tambahnya.
Bappenas juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak, mulai dari kementerian, lembaga, penyuluh, hingga swasta, untuk mengawal keberhasilan swasembada beras melalui inovasi dan praktik pertanian berkelanjutan.
Bappenas berharap gerakan swasembada pangan mampu menjadi momentum kebangkitan petani, memastikan pangan cukup, petani sejahtera, serta bangsa semakin berdaulat di sektor pertanian.