Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merealisasikan subsidi dan kompensasi senilai Rp 218 triliun hingga 31 Agustus 2025. Angka tersebut setara dengan 43,7% dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 498,8 triliun.
“Realisasi hingga Agustus mencapai Rp 218 triliun atau sekitar 43,7% dari pagu tersebut,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, tingginya realisasi subsidi dan kompensasi disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu fluktuasi harga minyak mentah (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan volume konsumsi barang bersubsidi.
Ketiga faktor tersebut membuat biaya subsidi membengkak, meskipun harga BBM dan tarif listrik sudah mengalami penyesuaian sejak 2022.
Pemerintah tetap memberikan subsidi untuk menjaga harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk agar terjangkau oleh masyarakat.
Berikut beberapa contohnya:
Pertalite: Masyarakat bayar Rp 10.000/liter
Harga keekonomian: Rp 11.700/liter
APBN tanggung Rp 1.700/liter (15%)
Solar: Masyarakat bayar Rp 6.800/liter
Harga keekonomian: Rp 11.950/liter
APBN tanggung Rp 5.150/liter (43%)
LPG 3 Kg: Subsidi capai 70% dari harga keekonomian
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang terus kami evaluasi agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Meski realisasi anggaran berjalan sesuai target, pemerintah tetap menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar subsidi tidak salah sasaran dan bisa lebih efisien.
Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan, perusahaan BUMN yang merasa masih memiliki tagihan belum dibayarkan oleh pemerintah untuk segera menghadap langsung.
“Kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya,” tutupnya.