Kementerian Luar Negeri menyampaikan Indonesia resmi dipilih
oleh anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai calon ketua Dewan HAM PBB untuk masa
jabatan 2026.
Mengutip Antara, Rabu (24/12/2025), dalam pernyataan
tertulisnya, Kemenlu mengatakan nominasi tersebut akan ditetapkan dalam
Pertemuan Dewan HAM PBB yang dijadwalkan akan digelar pada Kamis (8/1/2026).
“Penetapan ini
menunjukkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran
dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” bunyi
pernyataan Kemenlu.
Jika terpilih, Indonesia berkomitmen memimpin jalannya
sidang dan proses internal Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan
berimbang. Jabatan ini akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa,
Sidharto Suryodipuro.
Kemenlu menambahkan, dukungan luas negara-negara
Asia-Pasifik mencerminkan keyakinan terhadap rekam jejak Indonesia sebagai
jembatan dalam isu HAM serta konsistensi dalam memperjuangkan isu kemanusiaan
di dunia. Dukungan ini juga sekaligus menegaskan Indonesia sebagai negara
berkembang yang mandiri dan tidak berpihak pada blok global tertentu.
“Terpilihnya Indonesia sebaga presiden Dewan HAM PBB
memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia, sekaligus menegaskan kepemimpinan
Indonesia di tingkat internasional,” tutup Kemenlu.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB pada 2026 bertepatan
dengan momentum 20 tahun berdirinya badan PBB tersebut. Pemerintah Indonesia
berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong tata kelola HAM
internasional yang lebih inklusif, konstruktif, dan berorientasi pada dialog
serta kerja sama.
Sebagai informasi, keketuaan Dewan HAM PBB ditentukan
berdasarkan mekanisme rotasi per kawasan, dan kelompok Asia-Pasifik memperoleh
giliran memimpin pada 2026. Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB
untuk periode 2024–2026.