DRadioQu.com, PESAWARAN — Puluhan tahun menunggu tanpa kepastian, warga tiga dusun di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, akhirnya memilih bergerak sendiri. Dengan iuran swadaya sebesar Rp20.000 per kepala keluarga, ratusan warga Dusun Telaga Sari, Suka Wayahna, dan Bumi Ayu bergotong royong memperbaiki satu-satunya akses jalan desa yang terjal, curam, dan licin—jalur vital bagi aktivitas harian warga yang mayoritas petani kebun di kawasan pegunungan.
Aksi kolektif ini dipelopori Komunitas Relawan Peduli Jalan Indonesia (KRPJI). Bukan hanya tenaga yang disumbangkan, material pun dihimpun secara mandiri. Ironisnya, langkah swadaya ini lahir dari rasa kecewa mendalam terhadap minimnya kehadiran pemerintah. Warga menilai, dari tingkat pusat hingga desa, aspirasi mereka seolah dibiarkan menggantung.
Padahal, menurut warga, kepala desa setempat telah menjabat selama tiga periode. Namun, hingga kini, jalan menuju pelosok desa tersebut belum pernah tersentuh pembangunan berarti. Kekecewaan juga diarahkan pada janji politik Bupati Pesawaran, Nanda Indira, yang disebut belum terealisasi. Kondisi ini memantik warga untuk “menagih kehadiran” pemerintah, bukan sekadar janji, Minggu (25/01/2026).
Di lokasi, ratusan warga tampak menyusun material dan bekerja bahu-membahu. Bagi mereka, gotong royong bukan romantisme masa lalu, melainkan satu-satunya cara meminimalkan risiko kecelakaan yang kerap terjadi, terutama saat hujan.
“Kami prihatin karena sering terjadi kecelakaan di jalan ini. Ini satu-satunya akses desa. Maka kami berinisiatif swadaya dari tiga dusun—Telaga Sari, Suka Wayahna, dan Bumi Ayu—dengan iuran Rp20 ribu per KK untuk merabat beton jalan. Alhamdulillah, kekompakan ini juga mengundang bantuan dari berbagai pihak, termasuk pengguna jalan,” ujar Embeng Suhardi, di sela kegiatan gotong royong.
Warga mengapresiasi kekompakan tiga kepala dusun yang turun langsung menyemangati masyarakat. Namun, mereka secara tegas menyayangkan lambannya respons kepala desa sejak awal aktivitas swadaya ini dilakukan. Sebagai warga yang menjunjung demokrasi dan taat hukum, mereka menuntut perhatian setara dan tindakan nyata—bukan sekadar retorika—dari pemerintah desa hingga pemerintah daerah.
“Kami merindukan jalan ini lebih dari 30 tahun. Sejak desa ini definitif, yang kami terima hanya janji. Kami berharap pemerintah desa mengajukan ke Pemda, dan pemerintah daerah turun langsung meninjau lokasi, bukan hanya bicara di kantor,” tegas Embeng.
Warga juga menyinggung janji pembangunan 2 kilometer jalan yang disampaikan Bupati Pesawaran. Mereka berharap janji tersebut direalisasikan melalui peninjauan lapangan dan kebijakan anggaran yang konkret.
“Kami bersyukur bisa audiensi dengan Bu Nanda untuk menagih janji itu. Sejak dilantik, beliau belum pernah hadir di dusun kami. Padahal, di Dusun Suka Wayahna, 99 persen warga mendukung beliau,” pungkasnya.
Aksi swadaya ini menjadi cermin: ketika negara melambat, warga bergerak. Namun, gotong royong tidak boleh dijadikan alasan pembenar atas abainya kewajiban negara. Infrastruktur dasar adalah hak warga, bukan hadiah politik. Pemerintah dituntut hadir—cepat, tegas, dan nyata—sebelum solidaritas warga terus-menerus dipaksa menambal kekosongan tanggung jawab publik. (Brm)