Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada
tahun 2025 sejatinya adalah sebuah prestasi di tengah kelesuan global. Namun
angka ini sekaligus menjadi lonceng pengingat bahwa kita sedang berjalan di
tempat dalam jebakan pertumbuhan yang medioker.
Jika ambisi menuju Indonesia Emas 2045 ingin tetap relevan,
target pertumbuhan delapan persen bukan lagi sekadar retorika politik,
melainkan kebutuhan eksistensial untuk meloloskan diri dari middle income trap.
Tantangan utamanya ada pada trilema anggaran: kebutuhan
belanja besar untuk infrastruktur dan kesejahteraan, menjaga defisit agar tetap
aman, serta ruang pajak yang terbatas agar rakyat tidak terbebani.
Menghadapi hal ini, Indonesia memerlukan resep ekonomi yang
lebih berani, sebuah manifestasi "Soemitronomiks" modern yang mampu
mengorkestrasi seluruh komponen Produk Domestik Bruto secara terukur.
Pembedahan terhadap rumus fundamental PDB = C + I + G + (X -
M) memberikan peta jalan yang jelas bagi pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto.
Variabel pertama, konsumsi rumah tangga (C). Konsumsi rakyat
tidak akan naik jika mereka masih terjebak utang konsumtif.
Di sinilah urgensi memutus rantai pinjaman daring yang
destruktif menjadi langkah fundamental. Transformasi dari perilaku konsumsi berbasis
utang menuju kemandirian sipil melalui literasi keuangan keluarga yang kokoh
adalah fondasi utama.
Masyarakat harus didorong untuk mengadopsi kerangka
pengambilan keputusan yang menjaga lima pilar utama: agama, kehidupan,
keturunan, akal, dan harta. Dengan terjaganya pilar-pilar ini, konsumsi yang
tercipta bukan lagi sekadar belanja impulsif yang menguntungkan platform asing,
melainkan konsumsi produktif yang menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat
daya tahan domestik terhadap gejolak global.
Variabel kedua, investasi (I). Investasi seringkali
terhambat oleh kredit menganggur di perbankan nasional.
Perbankan Indonesia harus bertransformasi menjadi pure
intermediary sejati yang tidak hanya pasif menunggu nasabah, tetapi aktif
menjemput bola dan melakukan mitigasi risiko yang lebih cerdas.
Salah satu hambatan utama investasi di sektor UMKM adalah
lemahnya akuntabilitas keuangan yang membuat mereka sulit mengakses permodalan.
Solusinya adalah standardisasi model pelaporan keuangan yang mampu menyajikan
laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara otomatis dan sederhana bagi
pelaku usaha mikro.
Ketika UMKM menjadi bankabel, aliran investasi akan mengalir
deras ke sektor riil, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan memberikan efek
pengganda yang jauh lebih besar daripada sekadar investasi di pasar modal yang
spekulatif.
Dalam konteks keadilan produktif, instrumen keuangan syariah
seperti wakaf saham sementara dapat menjadi terobosan untuk memperkuat kepemilikan
aset di tangan pekerja.
Dengan mengintegrasikan wakaf saham dalam struktur
korporasi, kita tidak hanya mendorong investasi yang berkelanjutan tetapi juga
memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata oleh mereka yang
berada di garis depan produksi. Ini adalah antitesis dari kapitalisme predator
yang selama ini memperlebar jurang ketimpangan.
Selain itu, sinkronisasi antara koperasi dan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) harus dijadikan ujung tombak untuk menggerakkan ekonomi
dari pinggiran. Desa mandiri yang mampu mengelola potensinya sendiri secara
profesional akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang mampu mendesentralisasikan
PDB sehingga tidak lagi hanya bertumpu pada pulau Jawa.
Variabel Belanja Pemerintah (G) harus dinavigasi dengan
ketajaman yang luar biasa melalui semangat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2025. Efisiensi bukan berarti pemotongan anggaran yang membabi buta, melainkan
pengalihan belanja dari pos seremonial yang tidak produktif menuju penguatan
sektor-sektor strategis seperti kedaulatan pangan.
Pembentukan holding pangan yang solid adalah warisan ekonomi
terpenting bagi generasi mendatang. Kita harus belajar dari tren global di mana
tokoh-tokoh besar mulai berinvestasi secara masif di sektor pertanian.
Indonesia, dengan kekayaan agrarisnya, harus mampu mentransformasi
sektor pertanian dari cara tradisional menuju korporatisasi pertanian modern
yang efisien. Kedaulatan pangan bukan hanya soal perut, tetapi juga soal
menjaga stabilitas harga domestik yang secara langsung akan melindungi daya
beli masyarakat dari inflasi pangan.
Sementara itu, untuk memperkuat variabel Net Ekspor (X - M),
penguatan nilai tukar rupiah harus dilakukan secara fundamental melalui
hilirisasi dan diversifikasi produk ekspor. Kita tidak boleh lagi merasa puas
hanya dengan menjual kekayaan alam mentah.
Strategi ini harus didukung oleh kualitas layanan publik
yang efisien dan biaya logistik yang kompetitif. Penghematan biaya layanan
melalui digitalisasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi akan menjadi
insentif non-fiskal yang sangat kuat bagi para eksportir.
Rupiah yang stabil bukan didapat dari intervensi pasar uang
semata, melainkan dari neraca perdagangan yang sehat dan kemandirian industri
dalam negeri yang mampu mensubstitusi barang impor secara berkualitas.
Menggabungkan dua mesin penggerak ekonomi; sektor swasta
yang lincah dan negara yang hadir sebagai penjamin keadilan, adalah kunci utama
untuk mencapai target delapan persen.
Strategi "dua mesin" ini memungkinkan terciptanya
pertumbuhan yang tinggi sekaligus pemerataan yang nyata. Stabilitas nasional
yang dinamis hanya akan terwujud jika setiap warga negara merasakan manfaat
langsung dari kenaikan angka PDB di atas kertas.
Pertumbuhan ekonomi yang sejati harus mampu melindungi
keberlangsungan masa depan bangsa, menjaga akal sehat masyarakat dari informasi
menyesatkan, serta memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap kesejahteraan
yang bermartabat.
Pada akhirnya, keluar dari pusaran trilema anggaran
membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan sulit namun tetap
membumi. Lompatan dari 5,11 persen menuju delapan persen memang nampak
bombastis, namun ia sangat realistik jika seluruh instrumen ekonomi diarahkan
pada penguatan fundamental rakyat dan efisiensi birokrasi yang radikal.
Dengan mengintegrasikan kemandirian sipil, optimalisasi
intermediasi perbankan, kedaulatan pangan melalui sinergi desa, dan efisiensi
belanja negara, Indonesia akan memiliki napas baru untuk berlari kencang.
Ini bukan sekadar soal angka statistik, melainkan sebagai
pembuktian bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur rumah
tangganya sendiri menuju masa depan yang lebih gemilang dan berkeadilan bagi
seluruh rakyatnya.