Senior Investment Strategist Bank DBS Joanne Goh menyatakan
bahwa pihaknya tidak mengubah outlook ekuitas dari negara-negara kawasan Asia
Tenggara (anggota ASEAN), termasuk Indonesia, di tengah konflik di Timur Tengah
(Timteng).
Ia menuturkan, konflik di Timur Tengah tersebut menyebabkan
peningkatan harga minyak dunia dan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi
global. Namun, ia menilai negara-negara di Asia Tenggara memiliki fundamental
ekonomi yang baik sebagai negara industri dan pengekspor minyak.
“Kami pikir (outlook ekuitas) negara-negara di Asia Tenggara
sedikit lebih baik dibandingkan negara-negara di Asia Utara,” kata Joanne Goh
dalam webinar Media Briefing DBS Chief Investment Officer (CIO) Insights yang
diikuti dari Jakarta, Jumat.
Ia mencontohkan, Singapura memiliki kondisi makroekonomi
yang kuat, sehingga dapat menjadi safe haven bagi modal asing. Sedangkan
Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor
berbagai komoditas energi strategis, termasuk batu bara dan minyak sawit.
Pihaknya pun optimis krisis tersebut akan segera berakhir
dan tidak akan terlalu memengaruhi outlook ekuitas negara-negara Asia Tenggara.
“Kami berpendapat krisis ini tidak akan berlangsung lama,”
ujar Joanne.
Senior Investment Strategist Bank DBS Daryl Ho memberikan
pemaparan dalam webinar Media Briefing DBS Chief Investment Officer (CIO)
Insights yang diikuti dari Jakarta, Jumat (13/3/2026). ANTARA/Uyu Septiyati
Liman.
Dalam kesempatan yang sama, Senior Investment Strategist
Bank DBS Daryl Ho menilai instrumen utang rupiah saat ini masih memiliki
potensi imbal hasil yang stabil dengan posisi yang cukup menarik dibandingkan
produk obligasi berbasis dolar AS.
Ia menuturkan, obligasi Indonesia tenor 10 tahun memiliki
imbal hasil 6,5-7 persen, lebih tinggi dibandingkan imbal hasil obligasi
Amerika Serikat (AS) sebesar 4,3 persen.
Namun, ia menyoroti kondisi pasar obligasi negara-negara
berkembang (emerging markets) yang dinilai underweght (memiliki kinerja kurang
baik), termasuk obligasi rupiah.
Apalagi, lanjut Daryl, pemerintah Indonesia memperkirakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit sebesar
Rp698,15 triliun, atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia pun memerintah untuk lebih mempertimbangkan dan menjaga
realisasi defisit agak tidak terlalu melebar.
“Pemerintah perlu lebih memperhatikan hal tersebut, karena
para investor, terutama di emerging markets, lebih sensitif terhadap kondisi
anggaran yang berkelanjutan,” ucap Daryl Ho.