Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat validasi data
penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan sekolah
hingga pemerintah daerah (pemda) guna memastikan seluruh kelompok sasaran
mendapatkan layanan secara tepat dan merata.
"Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami
agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari
berbagai wali data, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah
untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat," ujar Wakil
Kepala BGN Sony Sonjaya di Jakarta, Senin.
Sony menjelaskan verifikasi dilakukan melalui koordinasi
antara koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat
kecamatan dengan lurah dan kepala desa.
Melalui mekanisme ini dilakukan pendataan serta pencocokan
data ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK,
termasuk para santri di pondok pesantren.
Sebagai bentuk transparansi, lanjutnya, hasil validasi data
penerima manfaat kini dapat diakses publik melalui dasbor
validasidatapm.bgn.go.id. BGN juga mendorong kepala sekolah, pengelola
posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk aktif melakukan
pengecekan data di wilayah masing-masing.
"Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita,
peserta didik, maupun santri, yang belum terdata atau belum menerima layanan
MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator
SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466," kata Sony.
Ia menjelaskan data penerima manfaat yang saat ini digunakan
merupakan hasil pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli
2024. Saat itu proses pengumpulan data melibatkan Babinsa dan dilakukan secara
berjenjang hingga tingkat Kodam, sebelum diserahkan kepada tim persiapan
pelaksanaan Program MBG.
Sony mengakui pada masa awal tersebut BGN masih menghadapi
keterbatasan sumber daya. Selain belum memperoleh dukungan anggaran operasional,
jumlah personel BGN saat itu juga masih sangat terbatas, sehingga koordinasi
formal lintas instansi belum dapat dilakukan secara optimal.
Meski demikian melalui penguatan koordinasi
antar-kementerian dan partisipasi aktif pemerintah daerah serta masyarakat, BGN
optimis validasi data akan menghasilkan basis data penerima manfaat yang lebih
akurat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Data yang valid tersebut menjadi fondasi penting untuk
memastikan Program MBG dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat,
merata, dan berkelanjutan.