Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, kembali
menghadirkan langkah inovatif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah
keterbatasan anggaran.
Melalui sinergi dengan 16 perusahaan tambang yang beroperasi
di wilayah Sulteng, Pemerintah Provinsi berhasil menghimpun dana corporate
social responsibility (CSR) sebesar Rp 355 miliar yang akan difokuskan untuk pembangunan
infrastruktur jalan.
Pendanaan tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk membangun
dan meningkatkan sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi kebutuhan
masyarakat. Inisiatif ini sekaligus menunjukkan kuatnya kolaborasi antara
pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendukung percepatan pembangunan
tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Di tengah
keterbatasan fiskal, kita harus mampu menghadirkan inovasi. Alhamdulillah,
perusahaan-perusahaan tambang memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi
bagi pembangunan daerah. Ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat Sulawesi
Tengah,” kata Gubernur Anwar Hafid, Jumat (12/6/2026).
Dari total komitmen dana CSR yang berhasil dihimpun,
sebanyak 15 perusahaan tambang akan berpartisipasi dalam pembangunan ruas jalan
Towi–Kolonodale sepanjang 13 kilometer. Sementara itu, satu perusahaan lainnya
akan bertanggung jawab membiayai pembangunan ruas jalan Buleleng–Matarape.
Menurut Anwar Hafid, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi
alasan terhambatnya pembangunan daerah. Pemerintah, kata dia, harus mampu
mencari terobosan dan membangun kemitraan yang produktif dengan berbagai
pemangku kepentingan agar program pembangunan tetap berjalan dan memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagi kami, ini adalah inovasi di tengah efisiensi. Sulawesi
Tengah menyambut baik kesepakatan ini karena tujuannya sama, memberi manfaat kepada
rakyat,” ucap Anwar Hafid.
Ia menilai kerja sama yang terjalin antara pemerintah dan
perusahaan tambang menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi dapat menjadi
solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Dengan semangat gotong
royong tersebut, pembangunan infrastruktur strategis tetap dapat dilaksanakan
meskipun ruang fiskal pemerintah terbatas.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap pola kerja sama
serupa dapat terus dikembangkan pada sektor-sektor lainnya. Selain memperkuat
kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah, model kolaborasi ini juga
diharapkan mampu menghadirkan dampak yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat.