Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk mencapai target tersebut, dunia usaha membutuhkan dukungan melalui peningkatan investasi, penguatan perdagangan, serta percepatan industrialisasi di berbagai sektor.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Anindya, perubahan lanskap ekonomi global, dinamika geopolitik, serta perkembangan teknologi digital membuat regulasi yang mengatur dunia usaha perlu disesuaikan dengan tantangan dan peluang baru yang muncul.
Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin telah menjadi fondasi organisasi selama hampir empat dekade. Namun, perkembangan zaman menuntut adanya pembaruan agar pelaku usaha mampu beradaptasi dan tetap kompetitif.
"Karena kita lihat esensinya ialah bagaimana dunia usaha bisa terus menggeliat dan juga bergotong royong dan juga naik kelas," ujar Anindya.
Anindya menegaskan Kadin memiliki peran sebagai wadah berbagai asosiasi bisnis, himpunan pengusaha, serta Kadin daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu, organisasi tersebut berupaya menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
"Sehingga intinya bagaimana kita bersama-sama bisa membantu pemerintah sebagai mitra strategis. Tapi yang paling penting bagaimana supaya perekonomian Indonesia itu bisa maju," katanya.
Ia menambahkan, berbagai masukan yang disampaikan dalam pembahasan RUU Kadin bertujuan memastikan dunia usaha memiliki ruang yang lebih adaptif dalam menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi.
Anindya menilai salah satu tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sekitar 4 juta hingga 5 juta lapangan kerja baru setiap tahun agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kebijakan yang mendukung investasi, ekspansi industri, dan peningkatan aktivitas perdagangan perlu terus diperkuat agar dunia usaha mampu menciptakan peluang kerja dalam jumlah besar.
Ia menilai penciptaan lapangan kerja tidak hanya berdampak pada penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat.
Lebih lanjut, Anindya mengatakan seluruh pembahasan terkait penguatan peran Kadin diarahkan untuk mendukung target pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Meski berbagai tantangan global masih membayangi, ia menilai arah pembangunan ekonomi nasional saat ini sudah berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, percepatan implementasi kebijakan dan modernisasi sektor usaha tetap diperlukan agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang pertumbuhan secara optimal.
"Ya intinya ini buat Indonesia. Bagaimana supaya yang kita canangkan dunia usaha bisa maju, tumbuh terus. Sampai kepada Indonesia Emas 2045. Di tengah banyaknya tentunya tantangan-tantangan. Dan juga banyak sekali orang-orang yang istilahnya mengatakan Indonesia itu arahnya kemana. Tapi kami melihat arahnya sudah benar. Tinggal mesti diakselerasi dan dimodernisasi," pungkasnya.
Menurut Kadin, penguatan investasi, peningkatan produktivitas industri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan akan menjadi kunci agar Indonesia mampu mencapai target sebagai negara maju pada 2045.