Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil
Lahadalia membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara PT PLN (Persero)
guna mencegah terulangnya gangguan pasokan yang berpotensi memicu pemadaman
listrik.
Langkah tersebut diambil setelah terjadi pemadaman listrik
di sejumlah wilayah Pulau Jawa yang dipicu keterbatasan pasokan batu bara
berkalori menengah yang dibutuhkan PLN untuk proses blending bahan bakar
pembangkit.
Bahlil mengatakan persoalan serupa pernah terjadi pada 2022.
Karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat
agar masalah pasokan energi tidak terus berulang setiap tahun.
"Kan 2022 kejadian begini juga. Jadi bukan kejadian
baru bagi PLN. Masa setiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami dari
pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti
ini terus. Maka saya membentuk tim,” kata Bahlil usai mengikuti rapat terbatas
bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,
Senin (22/6/2026).
Tim pengawas tersebut akan melibatkan PLN, Direktorat
Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal
Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta
kemungkinan pendampingan dari aparat penegak hukum.
“Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batu Bara,
BPKP, Inspektur Jenderal. Dan tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga
pendampingan dari aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi
lagi,” ujarnya.
Terkait kemungkinan kompensasi bagi masyarakat yang
terdampak pemadaman listrik, Bahlil menyerahkan hal tersebut kepada PLN sebagai
pihak yang memiliki kewenangan.
“Itu tanya di PLN, karena itu urusan PLN ya,” ucapnya.
Bahlil juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah
memerintahkan Kementerian ESDM untuk mengambil langkah terukur guna memastikan
pemadaman listrik bergilir di sebagian wilayah Jawa tidak kembali terjadi.
“Arahan bahwa Presiden Prabowo kepada kami untuk segera
memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan
agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan
gangguan sistem kelistrikan tersebut. Pertama, adanya kendala teknis pada
pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang mengganggu operasional sistem. Namun
berdasarkan laporan PLN, kondisi kelistrikan saat ini telah kembali normal.
Faktor kedua adalah keterbatasan pasokan batu bara berkalori
menengah untuk kebutuhan blending. Bahlil menjelaskan kebutuhan batu bara PLN
mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sementara kontrak pasokan yang telah
ditandatangani mencapai 134 juta ton.
Di sisi lain, Kementerian ESDM telah menugaskan perusahaan
tambang untuk memasok batu bara ke PLN sebanyak 180 juta hingga 190 juta ton
per tahun.
“Yang sudah dikontrak
oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha
134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan 6, itu harusnya no issue.
Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium
untuk blending,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Bahlil, telah turun tangan memastikan
ketersediaan batu bara dengan spesifikasi yang dibutuhkan PLN agar tidak
mengganggu operasional pembangkit listrik.
Adapun faktor ketiga adalah proses pemeliharaan atau
maintenance pembangkit dan jaringan kelistrikan. Untuk itu, Bahlil meminta PLN
mempercepat program perawatan fasilitas pembangkit guna menjaga keandalan
pasokan listrik nasional.