IKLAN MEDIA ;
Sebagai media
tranformasi media portal berita, radio streaming dan Bigolive sejak tahun 2009
dan 2018.
Padakesempatan ini
kami menjual media kami dengan tanpa Badan hokum PT ( Peseroan Terbatas )
dengan adapun media Tersebut kami jual Terdiri :
1.Nama Website
www.dnewsradio.com dan www.dradioqu.com
2.Radio streaming live
dikedua website
3.Akun Bigolive
channel ; RADIOOFICI ID.MASTERPENYIAR LEVEL 29 TOTAL VIEWER 80.7K dan pengikut
10K.
4.Perangkat hardware
Mixxer sound card ( Baru ) , microphone
( Baru ) , Headset ( Baru ) ,Laptop Server ( Ada pilihan dua Bawaan Dari Server
bawaan atau baru harus diseting ulang ) dan HP Baru untuk streaming radio
BIGOLIVE .
GRAND TOTAL ;
Rp.85.000.000 ( Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) harga NETT.
HUBUNGI PEMINAT SERIUS
089525873099
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di kantor
Bappenas, Jakarta, Senin (8/6/2026), untuk mematangkan Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 sebelum dibahas dalam rapat
paripurna DPR RI.
Pertemuan tersebut difokuskan pada penyelarasan kebijakan
fiskal dan perencanaan pembangunan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi
yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto hingga mencapai 8% pada 2029.
"Basically pada dasarnya kita menyamakan persepsi untuk
apa yang akan kita sampaikan besok di DPR RI dan langkah-langkah ke depan agar
janji Pak Presiden Prabowo untuk tumbuh lebih cepat menuju 8% nanti 2029 itu
bisa tercapai," kata Purbaya.
Menurutnya, koordinasi yang lebih erat antara Kementerian
Keuangan dan Bappenas diperlukan agar perencanaan pembangunan nasional berjalan
seiring dengan dukungan pembiayaan negara.
"Jadi kita sudah sepakat untuk melakukan koordinasi
lebih erat antara kami Kementerian Keuangan dengan Bappenas," ujarnya.
Salah satu agenda yang dibahas adalah strategi percepatan
belanja negara pada 2027. Pemerintah ingin memastikan anggaran mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus memperkuat pembangunan daerah.
"Iya, bagaimana cara mempercepat belanja, memastikan
ekonomi tumbuh lebih cepat dan memperhatikan juga pada saat bersamaan
kepentingan daerah supaya daerah juga bisa tumbuh dengan optimal," kata
Purbaya.
Pada kesempatan yang sama, Rachmat Pambudy menjelaskan, peta
jalan pembangunan nasional telah disusun berdasarkan arahan presiden dan
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita, hingga Program Kerja
Prioritas Nasional.
"Roadmap memang dari Bappenas dan itu pun berdasarkan
arahan Presiden Prabowo. Kami tadi sepakat bahwa kita merencanakan yang
dianggarkan dan menganggarkan yang direncanakan," ujar Rachmat.
Ia menambahkan, pembahasan juga mencakup kebutuhan
pembiayaan untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional agar target
pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.
"Kalau perencanaan dari sini dan itu sudah disiapkan
mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita dan sekarang sudah
dalam bentuk Program Kerja Prioritas Nasional. Dan tadi kita membahas dalam
rangka percepatan program kerja prioritas nasional pembiayannya bagaimana dan
sudah dapat arahan dari Pak Menteri Keuangan bahwa kita akan saling
menyesuaikan," katanya.
Purbaya menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh
arahan Presiden dalam KEM-PPKF dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang
konkret dan terukur.
"Jadi tadi kita memastikan juga bahwa apa yang
diucapkan oleh Bapak Presiden dalam pidato KEM-PPKF itu bisa terwujudkan dengan
baik. Jadi kita perhatikan semua petunjuk Bapak Presiden selama ini dan kita
pastikan langkah-langkahnya searah dengan petunjuk Bapak Presiden," ujar
Purbaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan kerangka
awal KEM-PPKF sebagai landasan penyusunan RAPBN 2027. Dalam dokumen tersebut,
pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5% pada 2027 dengan defisit
APBN dijaga pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menyampaikan kerangka
awal KEM-PPKF sebagai landasan penyusunan RAPBN 2027. Dalam dokumen tersebut,
pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen pada 2027 dengan
defisit APBN dijaga pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap produk domestik bruto
(PDB).