Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi untuk tetap mengedepankan ketertiban, keselamatan, dan menjaga kualitas ruang digital. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi, tetapi harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.
Meutya menegaskan pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun aspirasi di ruang publik. Ia menilai kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang perlu didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat.
"Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Menurut Meutya, penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan damai akan membuat substansi tuntutan lebih mudah dipahami serta memperoleh perhatian publik secara luas.
Karena itu, ia mengimbau agar aksi demonstrasi tidak diwarnai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum maupun merusak fasilitas publik.
"Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat," tegasnya.
Ia menilai kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.
Selain mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban selama aksi berlangsung, Meutya juga menyoroti peran ruang digital yang kerap menjadi arena pertukaran informasi selama demonstrasi berlangsung.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mengunggah maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, masyarakat diminta tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan atau melakukan provokasi yang dapat memperkeruh situasi.
Menurut Meutya, pengguna media sosial perlu lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar karena tidak semua konten yang muncul di linimasa mencerminkan kondisi sebenarnya.
Meutya menjelaskan, algoritma platform digital sering kali membentuk persepsi tertentu berdasarkan rekam jejak interaksi, preferensi, hingga respons emosional pengguna.
Akibatnya, seseorang bisa merasa bahwa opini yang muncul di media sosial merupakan pandangan mayoritas, padahal belum tentu demikian.
"Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi," jelasnya.
Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi informasi dan memahami konteks sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu konten di media sosial.
Menutup pernyataannya, Meutya meminta masyarakat mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, hingga potongan informasi yang disebarkan tanpa konteks. Menurutnya, praktik-praktik tersebut dapat memperburuk situasi dan memicu perpecahan di tengah masyarakat.
"Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab," pungkas Meutya.