Perang yang berlangsung sejak 28 Februari 2026 antara
Amerika Serikat (AS) dan Iran akhirnya memasuki fase gencatan senjata setelah
kedua negara menandatangani memorandum kesepahaman terbaru.
Meski negosiasi lanjutan selama 60 hari ke depan masih akan
berjalan, Presiden AS Donald Trump lebih dulu menyampaikan narasi kemenangan
kepada publik dan pendukungnya di dalam negeri.
Melalui akun media sosial pribadinya, Trump menulis pesan
singkat dengan huruf kapital "SAMA-SAMA!", sebelum memaparkan
sejumlah indikator yang menurutnya menunjukkan keberhasilan AS.
Trump menyebut aliran minyak telah pulih, pasar saham
menguat, lapangan kerja mencetak rekor, serta program nuklir Teheran berhasil
dibatasi demi menjaga stabilitas dan keamanan global.
Namun, sejumlah data dan laporan pascakonflik menunjukkan
gambaran berbeda. Perang AS melawan Iran justru meninggalkan beban fiskal
besar, tekanan ekonomi, dan penurunan dukungan publik.
Pentagon Menanggung Kerugian Puluhan Miliar Dolar
Salah satu dampak terbesar dari konflik AS-Iran terlihat
pada kondisi keuangan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon.
Berdasarkan analisis awal Center for Strategic and
International Studies (CSIS), biaya langsung yang dikeluarkan Pentagon selama
perang mencapai US$ 40 miliar atau sekitar Rp 712 triliun.
Nilai tersebut mencerminkan pengeluaran untuk amunisi,
peralatan tempur yang rusak atau hancur, serta kerusakan fasilitas militer.
Penasihat Senior CSIS Mark Cancian, menjelaskan angka
tersebut belum mencerminkan seluruh biaya perang yang sebenarnya.
"Nilai tersebut mencakup biaya amunisi, peralatan
tempur yang hancur, dan kerusakan pangkalan. Namun, itu belum memasukkan biaya
operasional internal yang sebenarnya sudah memakan porsi dari anggaran rutin
Pentagon tahun fiskal 2026 yang totalnya mencapai US$ 1 triliun (Rp 17.800
triliun)," kata Penasihat Senior CSIS Mark Cancian, dikutip dari CNN International,
Selasa (23/6/2026).
Beban anggaran Washington semakin terlihat setelah dua
sumber internal pemerintah mengungkap Pentagon telah mengajukan dana talangan
darurat tambahan atau supplemental funding sebesar US$ 80 miliar, setara Rp
1.424 triliun.
Sebagian besar dana tersebut direncanakan untuk memperbaiki
kerusakan pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah sekaligus menutup
berbagai pos anggaran yang terkuras selama konflik berlangsung.
Rudal Tomahawk Jadi Sumber Pengeluaran Raksasa
Biaya perang yang membengkak tidak lepas dari tingginya
penggunaan persenjataan berteknologi tinggi selama konflik berlangsung.
Mark Cancian mengungkapkan militer AS sangat bergantung pada
penggunaan senjata jarak jauh modern yang memiliki biaya produksi dan
operasional sangat mahal.
Salah satu contohnya adalah rudal Tomahawk. Harga satu unit
rudal tersebut mencapai sekitar US$ 2,5 juta atau setara Rp 44,5 miliar.
Selama perang melawan Iran, AS dilaporkan meluncurkan
sekitar 1.000 rudal Tomahawk. Dengan jumlah tersebut, pengeluaran hanya untuk
penggunaan rudal Tomahawk diperkirakan mencapai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp
44,5 triliun.
Besarnya intensitas serangan juga berdampak pada cadangan
senjata strategis Washington. Persediaan logistik militer dilaporkan mengalami
tekanan serius hingga akhirnya Trump mengaktifkan Defense Production Act pada
awal Juni.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong
perusahaan-perusahaan domestik meningkatkan produksi persenjataan secara cepat
guna memenuhi kebutuhan militer yang terus meningkat selama konflik.
Tidak hanya Pentagon yang terkena dampaknya. Sejumlah
lembaga sipil pemerintah AS juga ikut menanggung kerugian.
Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Urusan
Veteran tercatat mengalami beban kerugian hingga US$ 135 juta atau sekitar Rp
2,4 triliun. Selain itu, lonjakan harga bahan bakar selama operasi militer
turut memicu tambahan beban sekitar US$ 165 juta atau Rp 2,9 triliun.
Perang Menggerus Cadangan Energi dan Menekan Warga AS
Pada saat pemerintah mengeluarkan biaya besar untuk
kebutuhan militer, masyarakat AS juga harus menghadapi tekanan ekonomi yang
meningkat.
Salah satu dampak paling nyata terlihat pada sektor energi.
Konflik yang berlangsung hampir empat bulan menguras cadangan minyak darurat AS
hingga mencapai level terendah sejak 1983.
Data Kpler menunjukkan dunia kehilangan pasokan sekitar 1,15
miliar barel minyak mentah akibat blokade yang terjadi di Timur Tengah selama
perang berlangsung.
Gangguan pasokan tersebut segera memengaruhi harga energi di
dalam negeri.
Harga bensin di AS melonjak dari rata-rata di bawah US$ 3
per galon menjadi lebih dari US$ 4 per galon selama konflik berlangsung.
Kenaikan tersebut secara langsung meningkatkan beban pengeluaran masyarakat.
Berdasarkan pelacak biaya energi Brown University, rata-rata
rumah tangga AS harus mengeluarkan tambahan biaya energi sebesar US$ 253 atau
sekitar Rp 4,5 juta dibandingkan kondisi normal tanpa perang.
Harga Diesel Melonjak, Pelaku Usaha Kena Imbas
Tekanan ekonomi tidak berhenti pada sektor rumah tangga.
Sektor logistik dan pangan juga menghadapi dampak besar akibat kenaikan harga
bahan bakar diesel.
Selama konflik berlangsung, harga diesel sempat melonjak
hingga US$ 5 per galon dari posisi awal sekitar US$ 3,80 per galon.
Kenaikan tersebut meningkatkan biaya distribusi barang dan
aktivitas transportasi secara signifikan.
Secara kumulatif, masyarakat dan pelaku usaha AS
diperkirakan harus mengeluarkan tambahan biaya mencapai US$ 27,1 miliar atau
sekitar Rp482,3 triliun hanya untuk menutup selisih harga diesel.
Tekanan tersebut juga diperparah oleh kenaikan harga pupuk
yang berpotensi mengganggu keberlanjutan sektor pertanian AS dalam jangka
panjang.
Dengan demikian, dampak perang tidak hanya dirasakan di
medan tempur, tetapi juga merembet ke rantai pasok nasional dan berbagai sektor
ekonomi produktif.
Inflasi Naik di Atas 4 Persen
Berbagai tekanan biaya yang muncul selama konflik kemudian bermuara
pada kenaikan inflasi.
Data terbaru Bureau of Labor Statistics (BLS) menunjukkan
inflasi tahunan AS telah naik melampaui 4% untuk pertama kalinya dalam tiga
tahun terakhir.
Angka tersebut berada jauh di atas target Federal Reserve
(The Fed), yang selama ini berupaya menjaga inflasi pada level lebih rendah.
Kenaikan inflasi membuat bank sentral AS mengambil sikap lebih
berhati-hati terhadap kebijakan moneter.
Di bawah kepemimpinan Ketua The Fed Kevin Warsh, yang
dipilih Trump, bank sentral memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada
level tinggi dan bahkan membuka peluang pengetatan moneter tambahan pada akhir
tahun.
Kebijakan tersebut memberikan tekanan lanjutan terhadap
sektor perumahan.
Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) tenor 30 tahun
bertahan pada level 6,47% sehingga aktivitas pasar perumahan mengalami
perlambatan. Kondisi ini membuat akses kepemilikan rumah bagi banyak pekerja AS
menjadi semakin sulit.
Popularitas Trump Tertekan Akibat Dampak Ekonomi
Lonjakan inflasi juga berdampak langsung terhadap daya beli
masyarakat. Kenaikan harga berbagai kebutuhan menggerus pertumbuhan upah riil
pekerja sepanjang April dan Mei 2026.
Akibatnya, banyak warga merasakan tekanan ekonomi meski
pemerintah menyampaikan narasi positif terkait hasil perang melawan Iran.
Situasi tersebut tercermin dalam berbagai survei opini publik.
Berdasarkan Poll of Polls CNN, tingkat kepuasan publik
terhadap kinerja Trump turun ke angka 37%.
Temuan serupa juga muncul dalam jajak pendapat Fox News.
Hanya 31% pemilih terdaftar yang menyatakan setuju terhadap kebijakan ekonomi
Trump.
Sementara itu, hanya 35% responden yang mendukung cara Trump
menangani krisis Iran. Data tersebut menunjukkan dampak ekonomi yang muncul
setelah perang telah menjadi faktor penting yang memengaruhi persepsi publik
terhadap pemerintah.