Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agustina Arumsari sebagai
wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dalam perombakan jajaran
pimpinan lembaga tersebut pada Selasa (2/6/2026).
Penunjukan Agustina dinilai sebagai langkah pemerintah untuk
memperkuat aspek pengawasan, tata kelola, dan akuntabilitas pelaksanaan Program
Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut
pengalaman panjang Agustina di bidang audit dan pengawasan keuangan negara
menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengisian jabatan tersebut.
Sebelum bergabung ke BGN, Agustina menjabat sebagai wakil
kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mendampingi Kepala
BPKP Muhammad Yusuf Ateh sejak dilantik presiden pada Februari 2025.
Pengangkatan tersebut juga mencatat sejarah karena untuk
pertama kalinya sejak BPKP berdiri pada 1983, lembaga itu memiliki posisi wakil
kepala.
Berbekal latar belakang pendidikan akuntansi dan hukum,
Agustina dikenal sebagai birokrat karier yang menghabiskan sebagian besar
perjalanan profesionalnya di lingkungan BPKP. Ia menyelesaikan pendidikan
Diploma III dan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), kemudian
meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia.
Selain itu, Agustina mengantongi berbagai sertifikasi
profesional di bidang audit, investigasi, dan manajemen risiko, termasuk
Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered
Accountant (CA), serta sejumlah sertifikasi pengawasan dan tata kelola
pemerintahan.
Kariernya di BPKP banyak berkaitan dengan penanganan kasus
investigasi dan pengawasan keuangan negara. Ia pernah menjabat sebagai Direktur
Investigasi BUMN dan BUMD, Direktur Investigasi III, hingga Deputi Kepala BPKP
Bidang Investigasi sebelum dipercaya menjadi wakil kepala BPKP.
Pengalaman tersebut membuat Agustina kerap terlibat dalam
penghitungan kerugian negara pada sejumlah perkara korupsi besar. Salah satu
yang menyita perhatian publik adalah keterlibatannya dalam penyampaian hasil
audit kerugian negara pada kasus tata niaga timah kepada Kejaksaan Agung pada
2024.
Di lingkungan BPKP, Agustina juga dikenal aktif mendorong
penguatan sistem pengawasan internal pemerintah. Ia berulang kali menekankan
pentingnya integritas, profesionalisme, serta kolaborasi lintas sektor dalam
mengawal proyek-proyek strategis nasional agar berjalan transparan dan
akuntabel.
Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di bidang audit,
investigasi, dan pengelolaan risiko, Agustina kini diharapkan dapat memperkuat
pengawasan internal BGN sekaligus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi
Gratis berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Masuknya figur berlatar belakang pengawasan keuangan ke
jajaran pimpinan BGN juga dibaca sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin
memperketat tata kelola program MBG yang kini telah menjangkau jutaan penerima
manfaat di berbagai daerah.