Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sekitar 10.000
hektare target program pengembangan kelapa nasional pada 2026 hingga kini belum
memiliki calon petani maupun calon lokasi (CPCL). Kondisi tersebut menjadi
tantangan dalam merealisasikan program yang bertujuan memperkuat hilirisasi
komoditas perkebunan berbasis kelapa.
Melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian
Pertanian, pemerintah menargetkan pengembangan tanaman kelapa seluas sekitar
151.000 hektare secara nasional pada 2026. Dari jumlah tersebut, 3.500 hektare
dialokasikan untuk Provinsi Banten, terdiri atas 2.000 hektare di Kabupaten
Pandeglang dan 1.500 hektare di Kabupaten Lebak.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan kendala utama program saat ini bukan
lagi soal anggaran atau ketersediaan bibit, melainkan kesiapan petani dan lahan
penerima bantuan.
"Masih ada sekitar 10.000 hektare lagi yang belum ada
petaninya. Kalau masih ada masyarakat yang memiliki lahan layak ditanami
kelapa, segera diusulkan melalui dinas pertanian agar bisa masuk program,"
ujar Ali saat Gerakan Percepatan Tanam Kelapa di Desa Sukaraja, Kabupaten
Pandeglang, Kamis (2/7/2026).
Ali juga meluruskan informasi mengenai alokasi bantuan untuk
Banten. Menurutnya, yang dialokasikan adalah luas lahan, bukan jumlah bibit.
"Untuk 2026 ini ada 3.500 hektare di Banten, terdiri
dari 2.000 hektare di Kabupaten Pandeglang dan 1.500 hektare di Kabupaten
Lebak. Jadi saya koreksi, bukan 3.500 butir, tetapi 3.500 hektare,"
katanya.
Penanaman Bibit
Ali meminta pemerintah daerah memastikan seluruh bibit yang
telah disalurkan segera ditanam oleh petani. Pemerintah, kata dia, telah
menyiapkan paket bantuan yang meliputi benih, pupuk organik, hingga biaya dasar
penanaman.
"Saya minta seluruh petani yang sudah menerima bantuan
benih segera menanamnya. Jangan sampai bibit sudah disalurkan tetapi tidak
masuk ke lahan," tegasnya.
Selain memperluas areal tanam, Kementan juga menyoroti
rendahnya produktivitas kebun kelapa rakyat. Menurut Ali, produktivitas ideal
dapat dicapai apabila setiap hektare memiliki sekitar 100-110 pohon produktif
dengan hasil minimal 150 butir per pohon setiap tahun.
"Kalau satu pohon hanya menghasilkan 75 sampai 80 butir
per tahun, berarti kebunnya tidak dirawat dengan baik. Dengan pemupukan dan
pemeliharaan, produksinya bisa mencapai 150 bahkan 200 butir per pohon setiap
tahun," ujarnya.
Evaluasi Kebun Kelapa
Ali meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengevaluasi
populasi tanaman di sekitar 43.000 hektare kebun kelapa yang dimiliki daerah
tersebut. Menurutnya, produktivitas tidak hanya bergantung pada luas lahan,
tetapi juga jumlah pohon produktif di setiap hektare.
"Kalau populasinya kurang, lakukan penyisipan tanaman
agar jumlah pohon per hektare kembali ideal," katanya.
Program pengembangan kelapa dalam menjadi bagian dari
strategi pemerintah untuk memperkuat pasokan bahan baku industri hilir sekaligus
meningkatkan kesejahteraan petani. Varietas kelapa dalam dipilih karena
memiliki masa produktif yang panjang, bahkan dapat menghasilkan buah selama
lebih dari 60 tahun apabila dikelola dengan baik.
Meski demikian, masih kosongnya sekitar 10.000 hektare CPCL
menunjukkan keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penyediaan
anggaran dan bibit, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan
lahan serta menjaring petani penerima agar target pengembangan nasional dapat
tercapai.