Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko menyambut positif
rencana pemerintah Indonesia membangun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)
di Minsk. Menurutnya, kehadiran perwakilan diplomatik tersebut akan semakin
memperkuat hubungan bilateral serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas
antara kedua negara.
Pernyataan itu disampaikan Lukashenko seusai menggelar
pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka,
Jakarta, Kamis (2/7/2026). "Saya berterima kasih kepada Anda, Bapak
Presiden, atas keputusan yang diambil hari ini mengenai pembukaan kedutaan
besar (KBRI di Belarus)," kata Lukashenko.
Saat ini, Indonesia belum memiliki KBRI di Belarus. Selama
ini, hubungan diplomatik dan pelayanan bagi warga negara Indonesia di Belarus
masih dirangkap oleh KBRI Moskwa, Rusia. Dengan adanya KBRI di Minsk, hubungan
diplomatik diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mempermudah koordinasi
dan kerja sama berbagai sektor strategis.
Bebas Visa
Selain menyambut pembukaan KBRI, Lukashenko menegaskan
Belarus siap memperluas kerja sama sektor pariwisata melalui kebijakan bebas
visa dan pembukaan penerbangan langsung antara Indonesia dan Belarus.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan
mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan di
kedua negara.
"Pembukaan kedutaan besar, penghapusan pembatasan visa
bagi warga Belarus, serta penerapan perjalanan bebas visa bagi warga Belarus ke
Indonesia, begitu pula sebaliknya, sangatlah penting," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Belarus juga resmi
meluncurkan Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 sebagai pedoman
penguatan kerja sama berbagai sektor strategis.
Selain itu, Belarus telah merampungkan proses ratifikasi
Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Langkah
tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan bebas
antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia sekaligus memperluas peluang perdagangan
dan investasi kedua negara.
Delegasi Indonesia dan Belarus juga menyepakati sejumlah dokumen kerja sama yang mencakup sektor kesehatan, kebudayaan, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta jasa keuangan. tersebut akan semakin memperkuat hubungan bilateral serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara.
Pernyataan itu disampaikan Lukashenko seusai menggelar
pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka,
Jakarta, Kamis (2/7/2026). "Saya berterima kasih kepada Anda, Bapak
Presiden, atas keputusan yang diambil hari ini mengenai pembukaan kedutaan
besar (KBRI di Belarus)," kata Lukashenko.
Saat ini, Indonesia belum memiliki KBRI di Belarus. Selama
ini, hubungan diplomatik dan pelayanan bagi warga negara Indonesia di Belarus
masih dirangkap oleh KBRI Moskwa, Rusia. Dengan adanya KBRI di Minsk, hubungan
diplomatik diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mempermudah koordinasi
dan kerja sama berbagai sektor strategis.
Bebas Visa
Selain menyambut pembukaan KBRI, Lukashenko menegaskan
Belarus siap memperluas kerja sama sektor pariwisata melalui kebijakan bebas
visa dan pembukaan penerbangan langsung antara Indonesia dan Belarus.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan
mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan di
kedua negara.
"Pembukaan kedutaan besar, penghapusan pembatasan visa
bagi warga Belarus, serta penerapan perjalanan bebas visa bagi warga Belarus ke
Indonesia, begitu pula sebaliknya, sangatlah penting," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Belarus juga resmi
meluncurkan Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 sebagai pedoman
penguatan kerja sama berbagai sektor strategis.
Selain itu, Belarus telah merampungkan proses ratifikasi
Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Langkah
tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan bebas
antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia sekaligus memperluas peluang perdagangan
dan investasi kedua negara.
Delegasi Indonesia dan Belarus juga menyepakati sejumlah
dokumen kerja sama yang mencakup sektor kesehatan, kebudayaan, akreditasi
nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta
jasa keuangan.