Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung menegaskan
komitmennya untuk mengembalikan kendali operasional perang atau wartime
operational control (OPCON) pasukan Korsel dari Amerika Serikat (AS) sebelum
masa jabatannya berakhir pada 2030.
Lee menyampaikan target tersebut dalam rapat kabinet pada
Selasa (18/8/2026). Dia mengatakan pengalihan kendali operasional perang harus
diselesaikan selama masa kepemimpinannya sesuai dengan rencana pemerintah
sebelumnya, dilansir Yonhap News Agency.
Selain itu, Lee memerintahkan pejabat pemerintah mempercepat
rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir. Menurut dia, upaya Korsel
memperkuat kemampuan militernya sendiri harus berjalan seiring dengan aliansi
pertahanan dengan AS, bukan justru melemahkannya.
“Ketika aliansi kuat, fondasi keamanan akan menjadi lebih
kokoh,” kata Lee, dilansir Reuters.
Dia menambahkan, posisi Korsel sebagai sekutu AS akan
semakin penting apabila negara tersebut terus meningkatkan kemampuan
pertahanannya sendiri.
Korsel menyerahkan kendali operasional perang kepada Komando
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipimpin AS selama Perang Korea pada
1950-1953.
Selanjutnya, kendali tersebut berada di bawah Komando
Pasukan Gabungan Korsel dan AS pada 1978. Seoul kemudian mendapatkan kembali
kendali operasional pada masa damai pada 1994. Namun, kendali operasional
perang hingga kini masih berada di bawah komando AS.
Lee mengatakan pengalihan kendali operasional perang menjadi
semakin penting karena karakter peperangan terus berubah menuju bentuk yang
lebih kompleks, termasuk peperangan hibrida.
Pada saat yang sama, lingkungan keamanan global juga
mengalami perubahan dengan cepat. Karena itu, dia menilai Korsel perlu memiliki
kemampuan pertahanan yang semakin mandiri.
Lee juga meminta rencana penggabungan tiga akademi militer
Korsel menjadi satu institusi tetap dilanjutkan tanpa perubahan arah.
Pernyataan Lee disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump
mengatakan telah memerintahkan Pentagon untuk mengurangi secara signifikan
latihan militer bersama dengan Korsel. Keputusan Trump tersebut muncul di
tengah upaya untuk mendorong dialog dengan Korea Utara.
Sementara itu, Korsel dan AS mulai menggelar latihan militer
tahunan Ulchi Freedom Shield pada Senin (17/8/2026). Latihan tersebut
melibatkan pasukan kedua negara untuk meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai
ancaman keamanan.
Dalam kondisi tersebut, Lee menekankan bahwa penguatan
kemampuan pertahanan Korsel dan aliansi dengan AS seharusnya saling memperkuat.
Dengan demikian, peningkatan kemandirian pertahanan Seoul
tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran AS. Sebaliknya, Lee melihat kemampuan
militer Korsel yang semakin kuat sebagai bagian dari upaya memperkokoh aliansi
kedua negara.