PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai strategi fiskal
pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027
mulai bergeser dari ekspansi program menuju optimalisasi dan efektivitas
belanja negara.
Analis Pendapatan Tetap Mirae Asset Jessica Tasijawa
mengatakan, tantangan fiskal pada 2027 bukan lagi memperbesar kapasitas
belanja, melainkan memastikan anggaran yang tersedia mampu memberikan dampak
lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Tahun 2027 bukan lagi soal meningkatkan belanja,
tetapi bagaimana setiap rupiah dapat bekerja lebih keras untuk menghasilkan
pertumbuhan yang lebih tinggi," ujar Jessica dalam keterangannya di
Jakarta, Senin (24/8/2026).
Perubahan arah tersebut tercermin dari proyeksi anggaran 10
kementerian/lembaga (K/L) terbesar yang diperkirakan berbalik menjadi kontraksi
1,4% pada 2027, setelah tumbuh 38,5% pada 2026.
Belanja pegawai juga diproyeksikan turun 34,8% pada 2027.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengetatan sekaligus penajaman alokasi
anggaran ketika pemerintah tetap berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah menargetkan defisit fiskal 2027 menyempit menjadi
Rp 671,2 triliun atau setara 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Target tersebut didukung proyeksi pendapatan negara sebesar
Rp 3.426 triliun, tumbuh 8,6% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara
diperkirakan mencapai Rp 4.097,2 triliun atau meningkat 6,6%.
Dengan ruang fiskal yang lebih terukur, pemerintah tetap
memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Mirae Asset menilai
pencapaian target tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah
mengarahkan belanja ke program yang memiliki dampak pengganda ekonomi lebih
besar.
Anggaran MBG Turun
Salah satu ruang efisiensi yang menjadi perhatian adalah
program makan bergizi gratis (MBG). Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada
2027 diproyeksikan turun 10,4% menjadi Rp 240,2 triliun.
"Anggaran BGN pada 2027 turun 10,4% menjadi Rp 240,2
triliun, sementara Mirae Asset memperkirakan realisasi MBG pada 2026 sekitar Rp
168-Rp 192 triliun," jelas Jessica.
Menurut dia, efisiensi tersebut dapat memberikan ruang bagi
pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran ke transfer daerah maupun program
lain yang dinilai memberikan dampak ekonomi lebih besar.
Dari sisi penerimaan, pemerintah menargetkan penerimaan
perpajakan sebesar Rp 2.908 triliun. Penerimaan pajak penghasilan (PPh)
diproyeksikan tumbuh 9,9%, sedangkan pajak pertambahan nilai dan pajak
penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) ditargetkan meningkat 13,4%.
Jessica menilai optimalisasi Coretax, peningkatan kepatuhan
wajib pajak, dan penguatan aktivitas ekonomi domestik akan menjadi faktor utama
yang menopang pertumbuhan penerimaan negara.
Pemerintah juga diharapkan tidak terlalu bergantung pada penerimaan
yang berasal dari keuntungan tak terduga komoditas. Dari sisi pembiayaan,
kebutuhan pembiayaan kembali pemerintah masih besar dengan surat berharga
negara (SBN) yang jatuh tempo sekitar Rp 878 triliun.
Di sisi lain, arus dana dari perusahaan asuransi dan dana
pensiun yang diperkirakan mencapai Rp 143 triliun berpotensi menjadi penyangga
imbal hasil SBN di tengah tambahan pasokan obligasi pemerintah.
Mirae Asset memperkirakan imbal hasil SBN tenor 10 tahun
pada 2027 berada di kisaran 7,2%-7,5%. Ruang penurunan imbal hasil dinilai
masih terbatas karena kebutuhan penerbitan SBN yang besar serta risiko nilai
tukar rupiah dan geopolitik.
Namun, apabila stabilitas rupiah memberikan ruang bagi Bank
Indonesia untuk kembali menurunkan suku bunga, imbal hasil SBN tenor 10 tahun
berpotensi turun ke kisaran 6,6%-6,9%.
"Cerita pasar 2027 akan bertumpu pada efektivitas
fiskal dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas Rupiah serta kebijakan Bank
Indonesia dalam menentukan arah kebijakannya," ujar Jessica.