DRadioQu.com, PESAWARAN — Ketika infrastruktur publik yang layak masih menjadi barang mahal bagi warga daerah, masyarakat Dusun Kebon Kelapa, Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, memilih tidak tinggal diam. Didorong kebutuhan mendesak akan keselamatan berkendara, warga bahu-membahu memperbaiki ruas jalan yang rusak parah menggunakan dana dan tenaga swadaya, bahkan hingga larut malam.
Aksi gotong royong yang telah berlangsung selama satu pekan ini rencananya menyasar perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 500 meter. Tanpa menyentuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Desa, warga secara mandiri membeli bahan material semen dan meratakan lubang-lubang yang selama ini mengancam keselamatan pengguna jalan.
"Berjuang buat kita semua, swadaya masyarakat Dusun Kebon Kelapa. Yang terlibat, Allah yang memberikan rezeki," cetus seorang warga dalam unggahan dokumentasi kegiatannya, yang kemudian menarik perhatian insan pers pada Kamis malam (13/08/2026).
Potret Ketimpangan dan Ironi Pembangunan Daerah
Langkah mandiri yang diambil warga Kebon Kelapa bukanlah bentuk aksi spontan tanpa sebab, melainkan cerminan dari jenuhnya harapan masyarakat terhadap kepekaan pemerintah setempat. Berbagai pengusulan perbaikan jalan dan drainase telah disampaikan melalui mekanisme musyawarah pembangunan, namun realisasinya tak kunjung menepi di wilayah tersebut.
Ironi kian terasa ketika janji pembangunan di masa lalu menguap begitu saja. Menurut penuturan warga, pengukuran teknis untuk pembangunan saluran air (drainase) sempat dilakukan di dusun mereka pada masa kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Namun saat anggaran turun, fisik pembangunan justru dialihkan ke wilayah lain.
Kondisi ini menyisakan pertanyaan mendasar bagi publik terkait prioritas serta pemerataan pembangunan, baik di tingkat Pemerintah Desa Kedondong maupun Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
"Kami sudah terlalu lama menunggu dan tidak tahu kapan akan direalisasikan. Dulu sudah diukur untuk drainase, tetapi yang dibangun justru di dusun lain," ungkap salah seorang warga di lokasi perbaikan.
Kontras Sikap: Kesadaran Kolektif Warga vs Keheningan Birokrat
Aksi swadaya ini juga memperlihatkan kontras yang tajam antara kesadaran sosial warga dan respons jajaran birokrasi lokal. Selama tujuh hari warga bercucuran keringat menambal jalan publik, tak ada satupun pemangku kebijakan setempat—mulai dari tingkat RT, Kepala Desa, hingga pejabat kecamatan—hadir di lapangan, baik untuk meninjau maupun sekadar memberikan dukungan moral.
Meski demikian, warga menegaskan aksi ini murni berlandaskan rasa kemanusiaan dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi korban kecelakaan akibat infrastruktur yang terbengkalai.
Pesan Menusuk Warga: Menolak Klaim, Menagih Tanggung Jawab
Di balik kerja keras tersebut, terselip pesan lugas yang ditujukan kepada jajaran jajaran pemerintah desa hingga Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Warga berharap hasil jerih payah dan keringat masyarakat tidak diklaim sepihak sebagai bagian dari program pembangunan pemerintah.
"Kami berharap, jangan sampai upaya mandiri kami ini diklaim sebagai hasil kerja pemerintah. Ini murni buah dari swadaya kami yang merindukan jalan layak dan aman," tegas warga.
Kendati demikian, masyarakat menegaskan tidak menutup pintu apabila pemerintah daerah tergerak untuk menjalankan kewajibannya secara konkret dan transparan demi menuntaskan pembangunan jalan tersebut secara permanen.
Aksi mandiri warga Kebon Kelapa ini pada akhirnya menjadi cermin jernih bagi tata kelola pembangunan di Pesawaran: ketika rakyat kecil sanggup menuntaskan persoalan publik secara swadaya, di manakah posisi pemerintah yang memegang mandate anggaran dan kewenangan?
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dan tanggapan dari Kepala Desa Kedondong, Camat Kedondong, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran terkait keluhan infrastruktur warga setempat. (Brm)