Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Indonesia senantiasa mematuhi mekanisme ASEAN dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan -->

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Indonesia senantiasa mematuhi mekanisme ASEAN dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan

Jumat, 18 September 2026

 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Indonesia senantiasa mematuhi mekanisme ASEAN dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berikut dampaknya yang menyebar ke sejumlah negara di kawasan.

 


Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan, sejak 26 Agustus 2026. ASEAN telah menetapkan status Siaga 3 terkait kondisi kabut asap di kawasan, sehingga seluruh negara anggota diwajibkan menyampaikan laporan situasi dan langkah penanganan harian.

 

“Indonesia mematuhi kewajiban tersebut melalui laporan harian dan berbagai tindakan yang telah diatur secara terperinci sesuai kriteria tingkat peringatan tersebut,” kata Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

 

Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut mencakup monitoring, asesmen, dan langkah kedaruratan yang diambil, serta dilampirkan pula peta proyeksi trajektori asap.

 

Dalam laporan tersebut, Indonesia menyampaikan secara pro-aktif data mengenai titik panas, kondisi lingkungan di wilayah terdampak, serta indikasi pergerakan asap. Dilaporkan pula langkah penanggulangan yang dilakukan Indonesia, termasuk respons darurat dan pemadaman intensif.

 

Laporan tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh focal point dari masing-masing negara ASEAN untuk membantu mereka menetapkan langkah antisipatif dan menangani dampak asap secara optimal, katanya.

 

Nabyl menambahkan bahwa Sekretariat ASEAN merupakan pihak yang berwenang mengoordinasikan upaya bersama di tingkat kawasan untuk mengatasi dampak karhutla.

 

Sementara itu, Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang memastikan bahwa Indonesia sama sekali tidak menerima nota protes dari negara tetangga di kawasan terkait isu karhutla dan kabut asap yang ditimbulkannya.

 

“Kami tidak menerima nota protes dari negara-negara di kawasan ataupun negara-negara tetangga. Sampai saat ini, kami tidak menerimanya,” tegasnya.

 

Berdasarkan data SiPongi yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 hingga Selasa (15/9) pukul 21.05 WIB, tercatat 1.037 titik panas tingkat kepercayaan tinggi secara nasional, berkurang 400 titik dibandingkan sehari sebelumnya.

 

Kabut asap akibat karhutla di Indonesia dilaporkan juga menerpa hingga wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia, Singapura, Brunei, hingga ke Filipina, termasuk Ibu Kota Manila.

 

Sementara itu, pemerintah Jepang telah mengerahkan tiga helikopter demi membantu operasi pemadaman karhutla di Indonesia untuk masa tugas 12--19 September 2026. Pemerintah Malaysia juga menyatakan siap mengerahkan bantuan ke Indonesia, tetapi masih menunggu respons dari Jakarta.