Kesepakatan minyak jangka panjang antara Amerika Serikat
(AS) dan Venezuela memunculkan tanda tanya di kalangan ahli. Kerja sama
tersebut diperkirakan memberikan akses kepada AS atas sekitar 65 miliar barel
cadangan minyak Venezuela yang dapat dipulihkan.
Melansir Reuters, Senin (31/8/2026), kesepakatan yang
diumumkan Presiden AS Donald Trump dan dikonfirmasi Presiden sementara
Venezuela Delcy Rodriguez itu diperkirakan berlangsung sedikitnya 25 tahun.
Namun, sejumlah ahli mempertanyakan legalitas, mekanisme pelaksanaan, serta
transparansi kesepakatan yang dibuat kedua negara.
Pakta tersebut mencakup 17 ladang minyak Venezuela. AS
diperkirakan akan memiliki 55% kepemilikan dalam kemitraan untuk mengembangkan
ladang-ladang tersebut. Volume minyak yang dapat dipulihkan itu bahkan lebih
besar dibandingkan total cadangan minyak terbukti AS yang tercatat sekitar 46
miliar barel.
Kesepakatan tersebut tidak melalui proses kompetitif.
Negosiasinya juga dirahasiakan hingga pekan lalu, ketika Venezuela sedang
melakukan reformasi terhadap undang-undang hidrokarbon serta memindahkan
sejumlah usaha patungan dan kontrak ke ketentuan baru.
Trump sebelumnya menyebut kesepakatan tersebut akan
melibatkan kemitraan dengan bisnis swasta. Namun, pemerintah AS belum mengungkap
perusahaan mana yang akan ditunjuk untuk mengoperasikan ladang minyak atas nama
Washington.
Peneliti senior adjunkt di Center on Global Energy Policy
Columbia University Luisa Palacios mengatakan, kesepakatan tersebut justru
berpotensi meningkatkan risiko investasi di Venezuela.
"Jika tujuannya adalah untuk mencoba mengurangi risiko
investasi di Venezuela, Amerika Serikat mungkin justru melakukan hal yang
sebaliknya dengan transaksi ini semakin melemahkan kerangka kelembagaan negara
yang sudah rapuh," kata Palacios.
Menurut Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez,
kesepakatan tersebut akan berlangsung sedikitnya 25 tahun sesuai dengan
Undang-Undang Hidrokarbon Venezuela. Investasi yang dijanjikan mencapai US$ 100
miliar, sedangkan royalti dan pajak diperkirakan mencapai US$ 209,3 miliar.
Namun, pakar hukum Venezuela Juan Carlos Apitz
mempertanyakan legalitas kesepakatan tersebut, terutama karena AS disebut akan
menentukan model dan perusahaan yang mengoperasikan ladang minyak.
"Meski secara resmi diakui oleh AS, kesepakatan
tersebut dapat dibawa ke pengadilan di kemudian hari," kata Apitz.
Keraguan juga muncul terkait besaran penerimaan pajak yang
akan diperoleh Venezuela. Francisco Monaldi dari Baker Institute Rice
University menilai penerimaan pajak yang diumumkan pemerintah sementara
Venezuela sangat rendah dan mengkritik kurangnya transparansi dalam kebijakan
minyak negara tersebut.
Analisis konsultan Gas Energy Latin America yang berbasis di
Caracas menunjukkan 17 ladang tersebut memiliki sekitar 63,7 miliar barel
cadangan terbukti dengan asumsi tingkat perolehan kembali sebesar 20%.
Pengembangan seluruh cadangan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu lebih
dari 25 tahun.
Ladang-ladang tersebut terdiri atas aset yang sudah
berproduksi maupun wilayah yang membutuhkan pengembangan. Kondisi itu
memungkinkan operator memulai produksi dari basis yang sudah tersedia, sembari
memperbaiki infrastruktur di Danau Maracaibo dan mengembangkan kawasan Orinoco
Belt yang memiliki cadangan minyak ekstra berat.
Dengan kepemilikan 55% dalam kemitraan tersebut, AS
berpotensi meningkatkan volume minyak Venezuela yang dikirim ke negaranya. Saat
ini, sekitar 60% ekspor minyak Venezuela telah dikirim ke AS.
Trump juga mengatakan tambahan pasokan minyak Venezuela
dapat membantu mengisi kembali Cadangan Minyak Strategis AS. Persediaan
cadangan tersebut pada Agustus 2026 tercatat sekitar 290 juta barel, mendekati
level terendah dalam 44 tahun.