Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak
melakukan penggeledahan ruangan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada hari ini,
Kamis (17/9/2026). Penyidik KPK hanya menggeledah tiga ruangan direktur
jenderal (dirjen) dan beberapa ruangan direktorat terkait di Kementerian
ATR/BPN.
"Untuk saat ini penggeledahan dilakukan di tiga ruangan
dirjen dan ruangan-ruangan direktorat yang terkait," ujar Juru Bicara KPK
Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis
(17/9/2026).
Ketiga ruangan dirjen Kementerian ATR/BPN yang digeledah KPK
adalah ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian
ATR/BPN Lampri yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Kedua, ruangan
Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya dan
ruangan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN
Asnaedi.
Budi menerangkan alasan tidak menggeledah ruangan Nusron
Wahid. Pasalnya, penyidik masih fokus mendalami layanan-layanan publik di tiga
dirjen Kementerian ATR/BPN.
Terkait kemungkinan penggeledahan ruangan Nusron Wahid, kata
Budi, tergantung perkembangan penyidikan. "Ya, nanti kita tunggu
perkembangan dari kebutuhan penyidikan. Karena ini masih pertama untuk kegiatan
penggeledahan pascaperkara ini naik ke tahap penyidikan," tutur Budi.
Lebih lanjut, Budi mengatakan, dari penggeledahan tiga
ruangan anak buah Nusron Wahid, KPK menyita barang bukti berupa sejumlah
dokumen dan barang bukti elektronik atau BBE terkait kasus dugaan suap
pengurusan hak guna bangunan atau HGB Summarecon Bogor dan penerimaan lainnya
di Kementerian ATR/BPN.
"Untuk barang bukti yang diamankan oleh penyidik dalam
penggeledahan hari ini ada sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang
tentunya berkaitan dengan proses dan mekanisme layanan-layanan yang ada di
Kementerian ATR/BPN tersebut," ungkap Budi.
Budi mengatakan, penyidik KPK akan mengekstrak, menelaah dan
menganalisis barang bukti-barang bukti yang disita tersebut sehingga bisa
membedah dan membuat terang kasus ini.