Pemerintah mengerahkan kekuatan dari udara dan darat untuk
menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Sejak Agustus 2026, sebanyak 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan dikerahkan
untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan
pengerahan kekuatan tersebut dilakukan untuk mempercepat pemadaman, mengurangi
dampak asap, sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman karhutla.
"Dari udara hingga darat, seluruh kekuatan terus
bergerak. Semua dilakukan untuk memadamkan api, mengurangi dampak asap, dan
yang terpenting, melindungi masyarakat dari ancaman karhutla," kata Teddy
dalam unggahan resmi yang dikutip dari Jakarta, Minggu (20/9/2026).
Menurut Teddy, operasi penanganan karhutla dilakukan secara
terpadu melalui jalur udara dan darat. Upaya tersebut mencakup pemadaman titik
api dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas.
"Sejak Agustus, 64 pesawat telah dikerahkan untuk
melakukan water bombing, didukung 54.394 personel gabungan yang terus bergerak
di lapangan, menjangkau titik-titik kebakaran dan mencegah api semakin
meluas," ujarnya.
64 Pesawat Dikerahkan
Dari total 64 pesawat yang digunakan dalam operasi
penanganan karhutla, sebanyak 55 pesawat merupakan dukungan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan sembilan pesawat berasal dari TNI.
Seluruh pesawat tersebut digunakan untuk mendukung operasi
pemadaman dari udara melalui metode water bombing.
Selain operasi udara, pemerintah mengerahkan puluhan ribu
personel gabungan untuk menangani kebakaran di berbagai daerah.
Personel tersebut berasal dari TNI, Polri, Kementerian
Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, relawan,
serta masyarakat.
Rinciannya, sebanyak 14.759 personel diterjunkan untuk
penanganan karhutla di Kalimantan Barat, 14.382 personel di Riau dan Kepulauan
Riau, 11.026 personel di Sumatera Selatan, 5.984 personel di Jambi, 4.686
personel di Kalimantan Tengah, dan 3.557 personel di Kalimantan Selatan.
Teddy mengatakan kondisi geografis dan luas wilayah yang
terdampak menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla. Kondisi lahan
gambut yang sulit ditangani juga membuat proses pemadaman membutuhkan upaya
berkelanjutan.
"Luasnya wilayah serta kondisi lahan gambut yang sulit
menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai
wilayah Indonesia. Namun, upaya pemadaman terus dilakukan tanpa henti, baik
melalui operasi darat maupun udara," jelasnya.
Pemerintah memastikan operasi terus dilakukan untuk
mengendalikan titik api sekaligus mengurangi risiko kebakaran meluas ke wilayah
lain.
Hotspot Karhutla Meningkat
Di tengah operasi pemadaman tersebut, jumlah titik panas
(hotspot) terdeteksi meningkat secara nasional.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang
bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga Sabtu
(19/9/2026) pukul 23.59 WIB terdeteksi 1.323 titik panas dengan tingkat
kepercayaan tinggi (high confidence).
Jumlah tersebut meningkat 777 titik dibandingkan sehari
sebelumnya yang tercatat sebanyak 546 titik panas pada Jumat (18/9/2026).
Kenaikan titik panas tersebut menjadi salah satu indikator
kondisi karhutla yang masih perlu mendapat penanganan dan pemantauan secara
intensif di sejumlah wilayah.