Presiden Prabowo Subianto meminta agar impor pakaian dalam
jumlah besar yang masuk melalui skema impor kiloan maupun balpres segera
ditertibkan. Masuknya barang tersebut dinilai mengganggu industri garmen dalam
negeri.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat
terbatas mengenai pengembangan industri tekstil dan industri sepatu di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan pemerintah mencatat sejumlah hambatan yang masih dihadapi industri
tekstil dan produk tekstil (TPT). Salah satunya terkait kemudahan masuknya
bahan baku untuk kebutuhan industri dalam negeri.
"Tadi ada beberapa catatan terkait dengan hambatan.
Yang pertama, tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Bapak
presiden tadi meminta kita untuk me-review,” kata Airlangga.
Selain persoalan bahan baku, pemerintah menyoroti kondisi
industri garmen di sektor hilir. Airlangga mengatakan impor melalui skema
kiloan maupun balpres mengganggu produsen garmen di dalam negeri.
“Kemudian yang kedua, khusus untuk di hilir, yaitu terkait
dengan garmen, gangguan-gangguan melalui impor kiloan ataupun impor yang
balpres, itu tadi juga diminta untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat
mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” ujarnya.
Menurut Airlangga, penertiban impor tersebut merupakan
bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan industri garmen domestik.
Arahan itu juga diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk segera
menindaklanjuti persoalan tersebut.
Selain persoalan impor, pemerintah turut menyoroti kebutuhan
bahan baku berbasis kulit yang memerlukan kemudahan dalam proses sertifikasi
terkait isu halal.
Airlangga mengatakan kemudahan sertifikasi tersebut
diperlukan untuk mendukung pengembangan industri secara lebih luas. Menurutnya,
persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan industri tekstil, tetapi juga
sektor persepatuan.