Pemerintah Indonesia memperkuat koordinasi lintas
kementerian dan kerja sama dengan negara mitra untuk menangani kebakaran hutan
dan lahan (karhutla), sekaligus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab
guna mencegah dampak kebakaran lintas batas.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir memimpin rapat
koordinasi tingkat menteri untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan
negara-negara di kawasan dalam upaya penanggulangan karhutla lintas batas,
sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Penanganan karhutla menjadi prioritas utama. Untuk
memutus mata rantai praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab, diperlukan
sinergi seluruh kementerian dan lembaga terkait serta kerja sama yang baik
dengan negara mitra," kata Menlu sebagaimana tercantum dalam keterangan
tertulis Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni,
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, serta perwakilan Kementerian Keuangan.
Pertemuan itu secara khusus menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan
praktik bisnis tidak bertanggung jawab yang berdampak pada karhutla di wilayah
Indonesia.
Sebelumnya, arahan Presiden juga telah ditindaklanjuti
melalui pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri Luar Negeri
Singapura Vivian Balakrishnan pada 27 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, kedua menlu sepakat membentuk
Gugus Tugas Bersama Penguatan Tanggung Jawab Bisnis Indonesia-Singapura (Joint
Task Force on Strengthening Business Responsibilities between Indonesia and
Singapore/JTF).
Indonesia menilai JTF dapat menjadi wadah untuk memperkuat
pertukaran informasi dan membangun rasa saling percaya dengan Singapura dalam
penanganan karhutla.
Ke depan, Arrmanatha juga berharap JTF dapat dimanfaatkan
untuk menangani berbagai persoalan strategis lainnya guna memastikan penerapan
praktik bisnis yang bertanggung jawab oleh pelaku usaha yang melibatkan kedua
negara.
Untuk mendukung pembentukan gugus tugas tersebut, rapat
koordinasi membahas sejumlah persiapan, termasuk modalitas dan lingkup kerja
yang disesuaikan dengan tugas serta kewenangan masing-masing kementerian.
Para menteri menegaskan komitmen pemerintah untuk terus
memperkuat sinergi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan secara tegas dan
berkelanjutan.