Ikhtiar efisiensi anggaran belanja merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini tidak terlepas dari sikap Presiden Prabowo setelah mengkaji alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi dalam efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
"Presiden melihat ada potensi efisiensi dalam belanja negara dan beliau yakin ada yang bisa diefisienkan. Beliau meminta kita untuk duduk bersama meninjau lebih dalam, dan dari sana kita bisa melihat belanja-belanja yang perlu disesuaikan," ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam pernyataan resmi pada Selasa (4/2/2025).
Efisiensi anggaran belanja ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja, melainkan menata kembali proses kerja agar lebih efektif. Dia mencontohkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) punya komitmen kuat terhadap digitalisasi.
Kemenkeu sudah punya berbagai sistem, seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Ditjen Perbendaharaan, Ceisa di Ditjen Bea Cukai, dan Coretax di Ditjen Pajak. Dengan pemanfaatan teknologi ini, menurutnya seharusnya Kemenkeu tetap bisa menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.
"Transformasi ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Kita harus terus beradaptasi dengan sistem yang semakin canggih agar pekerjaan tetap berjalan optimal dengan jumlah sumber daya yang lebih efisien," kata Suahasil.
Suahasil meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk meninjau kembali program-program kerja agar tetap sejalan dengan prioritas nasional. Dia meminta pegawai Kemenkeu untuk meneliti kembali output yang kita hasilkan, memilah mana yang prioritas dan mana yang masih bisa diefisienkan.
“Kita harus memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan utama," terang Suahasil.
Efisiensi ini bukan berarti mengurangi layanan yang berdampak luas bagi masyarakat. Apabila ada kegiatan yang memang penting misalnya patroli di laut harus tetap berjalan. Namun kalau bisa dilakukan dengan lebih efisiensi.
“Kita cari caranya, rapat bisa dilakukan secara daring, perjalanan dinas bisa dikurangi, dan berbagai pengeluaran yang tidak terlalu esensial bisa disesuaikan," terang Suahasil.
Suahasil menegaskan, Kemenkeu harus menjadi teladan dalam menjalankan efisiensi anggaran secara efektif.
"Kita ingin Kemenkeu tetap menjadi institusi yang dihormati. Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran belanja, tetapi bagaimana kita bekerja dengan lebih cerdas, lebih strategis, dan lebih bertanggung jawab," tutup Suahasil.