DRadioQu.com, PESAWARAN – Ketika insentif guru honorer tak kunjung cair dan layanan kesehatan terganggu, Pemkab Pesawaran justru membeli empat unit iPhone 15 menggunakan APBD 2025. Total anggaran: Rp139 juta. Aliansi Masyarakat Pesawaran menyebut pengadaan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
Pengadaan barang mewah ini dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, dan langsung menuai kritik tajam dari masyarakat. Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP), Safrudin Tanjung, menilai langkah tersebut tidak etis dan mencederai keadilan sosial.
“Ini bentuk kebijakan yang jauh dari nurani. Saat rakyat kesulitan, pemerintah malah sibuk membelanjakan uang rakyat untuk gaya hidup mewah,” tegas Tanjung, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, kondisi Pesawaran masih jauh dari ideal. Banyak layanan publik bermasalah, seperti pemblokiran BPJS, pembangunan minim, dan insentif guru honorer yang belum dibayarkan.
“Janji-janji belum ditepati, tapi justru muncul pemborosan anggaran. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat,” ujarnya.
Tanjung juga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran tersebut. Berdasarkan harga pasar, satu unit iPhone 15 dibanderol sekitar Rp22,5 juta. Artinya, total untuk empat unit seharusnya berkisar Rp90 juta, bukan Rp139 juta.
“Ada indikasi kuat terjadi mark-up. Ini harus diusut tuntas,” kata Tanjung.
Informasi yang diterima AMP menyebutkan, ponsel-ponsel mewah itu akan digunakan oleh pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah.
“Ini bukan hanya soal mahalnya ponsel, tapi soal moralitas dan prioritas. Di tengah derita rakyat, pejabat justru sibuk memoles gengsi dengan uang negara,” sesalnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Pemkab Pesawaran, Djuanda, menemui jalan buntu. Pejabat bersangkutan disebut telah dipindahkan ke Kabupaten Lampung Selatan.
“Mau ketemu siapa? Pak Kabag sudah tidak bertugas di sini. Beliau sudah pindah ke Lampung Selatan,” ujar seorang staf kantor.
Skandal ini memperlihatkan wajah buruk tata kelola anggaran di Pesawaran. Ketika rakyat menanti bukti dari janji-janji pemimpin, justru yang hadir adalah simbol kemewahan yang tak berpihak pada kebutuhan publik.
Kini, pertanyaannya bukan lagi sekadar soal harga ponsel, melainkan sejauh mana nurani pejabat publik masih berpihak pada rakyat yang diwakilinya. (Brm/Tim).