DRadioQu.com, PESAWARAN — Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) menentang keras rencana Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang akan kembali mengajukan pinjaman sebesar Rp 80 miliar ke Bank BJB Jawa Barat. Pinjaman tersebut, yang tercantum dalam rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, dinilai tidak urgensial dan berpotensi memperparah kondisi keuangan daerah, Rabu (16/07/2025).
Ketua AMP, Saprudin Tanjung, menyebut langkah Pemkab tersebut sebagai kebijakan yang tidak rasional dan justru kontraproduktif terhadap upaya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pesawaran.
“Pinjaman sebelumnya saja tidak memberikan dampak signifikan. Malah menambah beban keuangan daerah. Sekarang mau ngutang lagi? Ini langkah panik, bukan solusi,” tegas Tanjung.
Menurutnya, ketimbang menambah utang, Pemkab seharusnya fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi belanja. Ia mencontohkan pemborosan anggaran seperti penggunaan kendaraan dinas baru dan mewah oleh pejabat, meski kendaraan lama masih layak pakai.
“Bagaimana mau sehat keuangan daerahnya? Fasilitas pejabat mewah, tapi iuran BPJS rakyat tidak terbayar. Ironis,” ujarnya.
AMP mendesak Pemkab membatalkan rencana pinjaman tersebut dan mengutamakan langkah-langkah strategis seperti:
Optimalisasi kinerja pansus PAD
- Pemangkasan kegiatan seremonial yang tidak mendesak
- Penghematan anggaran operasional dan belanja non-prioritas
“Jika rencana ini tetap dipaksakan, kami tidak segan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan dan suara perlawanan rakyat,” kata Tanjung.
AMP juga menyatakan dukungan terhadap sikap kritis Fraksi PAN DPRD Pesawaran yang menyoroti rencana pinjaman tersebut dalam rapat paripurna PPAS, Senin (14/7/25).
“Kami sejalan dengan Fraksi PAN. Sebelum bicara utang, Pemkab seharusnya berbenah secara internal terlebih dahulu,” pungkasnya. (Brm/Tim)